Rizal: Sebelum Akhir Tahun Ada Keppres Badan Otoritas Pariwisata

WE Online, Jakarta - Pemerintah akan mengukuhkan badan otoritas pariwisata yang bertanggung jawab dalam pengembangan sektor ekonomi dan sosial di 10 destinasi wisata utama sebelum akhir 2015, kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

"Sebelum akhir tahun sudah ada Keputusan Presiden tentang badan otoritas pariwisata," kata Rizal di sela seminar paparan ekonomi, di Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Otoritas tersebut, kata dia, akan memiliki perwakilan di 10 destinasi wisata prioritas yang sedang dikembangkan pemerintah. Hal tersebut, ujar Rizal, merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengembangkan destinasi dan industri parawisata nasional, sebagai sektor pembuka lapangan kerja.

"Lapangan kerja sekarang (dari parawisata) tiga juta orang. Dalam lima tahun kita inginkan jadi tujuh juta," kata dia.

Rizal mengatakan otoritas tersebut akan bertanggung jawab untuk memastikan agar akses ke destinasi wisata memadai. Kemudian, otoritas tersebut juga akan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di kawasan wisata agar dapat berkompetisi di pasar.

"Kita perlu sadari wilayah Indonesia sangat indah, pilihan wisatanya banyak, namun infranya tidak memadai," ujar dia.

Mantan Menko Perekonomian ini mencontohkan, kawasan wisata Danau Toba akan dijadikan pemerintah seperti "The Monaco of Asia".

Otoritas wisata di Danau Toba nantinya akan membenahi sarana perhotelan, infrastruktur perhubungan, dan juga atraksi wisata, agar destinasi Danau Toba menarik minat para wisatawan.

Kemudian, kata Rizal, destinasi wisata Kepulauan Seribu akan dikembangkan agar dapat menjadi alternatif wisata pantai selain Bali.

"Otoritas disana harus membuat pebisnis datang ke Jakarta dan mendapat tempat yang nyaman. Pelabuhannya akan diperlebar, dan ada akses dari Cengkareng ke situ," papar dia.

Dua destinasi wisata tersebut termasuk dalam 10 destinasi wisata prioritas yang sedang dikembangkan pemerintah. Delapan destinasi lainnya adalah Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB), Morotai Maluku Utara, Tanjung Lesung Banten, Labuan Bajo NTB, Bromo Tengger Semeru Jawa Timur, Wakatobi Sulawesi Tenggara, Kepulauan Belitung, dan Yogyakarta.

Dalam pengembangan pariwisata, kata Rizal, pemerintah juga akan membebaskan syarat visa bagi 147 negara. Pengembangan pariwisata ini ditargetkan mampu mendongkrak devisa negara dari sektor pariwisata menjadi 20 miliar dolar AS dalam lima tahun mendatang.

Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan asing yang saat ini masih di bawah 10 juta orang per tahun ditargetkan naik menjadi 20 juta orang per tahun pada 2019. (Ant)