KKP Akan Perbaiki Sistem Pendataan Ikan Karang

WE Online, Badung, Bali - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan paket kegiatan terkait tata kelola ikan karang yang berkelanjutan mulai 2016 untuk mempertahankan ekosistem terumbu karang dan kelangsungan hidup nelayan.

"Mulai tahun 2016, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui proyek Coremap-CTI saya harap dapat segera melakukan perbaikan sistem pengumpulan dan pendataan ikan karang," kata Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Toni Ruchimat dalam Simposium Nasional Pengelolaan Perikanan Karang Berkelanjutan di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (25/11/2015).

Menurut dia, paket tersebut menyangkut paket teknologi penangkapan ikan karang yang ramah lingkungan dan paket sosial ekonomi yang diharapkan meningkatkan taraf hidup nelayan ikan karang. Paket lainnya yakni paket yang menjamin alokasi kuota yang adil dan dapat meningkatkan nilai tambah produk ikan karang dan paket kelembagaan ikan karang guna mendukung operasional ikan karang yang lebih efektif.

Kepulauan Indonesia, lanjut dia, memiliki luas terumbu karang yang mencapai 50.875 kilometer persegi atau sekitar 18 persen dari terumbu karang dunia. Dengan luas tersebut, sedikitnya ada 590 spesies karang keras dan dianggap sebagai pusat keanekaragaman sumber daya hayati laut di wilayah segitiga karang dunia atau "coral triangle".

Habitat ikan karang yang luas tersebut dihuni oleh 2.057 spesies ikan karang dari 113 famili. Toni lebih lanjut menyatakan bahwa perikanan karang menjadi penggerak ekonomi bagi sekitar dua juta lebih nelayan di Indonesia dengan sekitar 1,3 juta ton produksi ikan karang ditangkap beberapa tahun terakhir.

Dia menambahkan bahwa masalah yang pelik dihadapi di antaranya penurunan stok di alam, penangkapan yang merusak dan melanggar hukum serta kerusakan habitat terumbu karang.

Selain itu, masih adanya kemiskinan nelayan, pendataan produksi perikanan tangkap dan ekspor, tingginya penangkapan biota yang dilindungi, ukuran ikan belum dewasa, penegakan hukum, konflik horizontal nelayan, penegakan hukum, kelembagaan pengelolaan dan regulasi serta praktik pencurian ikan.

"Dengan tata kelola ikan karang berkelanjutan itu, diharapkan menjamin keberlanjutan sumberdaya ikan karang," ucapnya. (Ant)