BI: Sinergi Penting untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Nasional

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Bank Indonesia (BI) terus menekankan pentingnya sinergi untuk mempercepat transformasi perekonomian Indonesia. Transformasi tersebut sangat diperlukan untuk mengubah wajah Indonesia dari negara yang berorientasi konsumsi menjadi negara produsen, dari negara importir menjadi negara eksportir, dan dari negara yang berbasis sumber daya alam menjadi negara pengolah yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

Demikian disampaikan Gubernur BI Agus Martowardojo dalam acara Pertemuan Tahunan BI atau dikenal bankers dinner di JCC Senayan, Jakarta, Selasa malam (24/11/2015).

"Transformasi ini tidak hanya membuat Indonesia menjadi lebih berdaya tahan dan berdaya saing, tetapi juga menjadi lebih berdikari untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yakni Indonesia yang maju dan sejahtera," ujar Agus.

Lebih jauh, dia menyebutkan bahwa ditengah tantangan perekonomian yang dihadapi diperlukan upaya pembenahan dan penguatan terhadap struktur ekonomi Indonesia di berbagai aspek. Transformasi tersebut memerlukan sinergi berbagai kebijakan baik moneter, fiskal maupun sektor riil yang ditujukan pada sasaran akhir untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif.

"Untuk mencapai sasaran akhir tersebut, strategi kebijakan perlu diarahkan untuk mencapai dua sasaran antara, yakni peningkatan produktivitas dan perluasan partisipasi ekonomi. Peningkatan produktivitas menjadi prioritas dan sangat kritikal karena Indonesia akan segera masuk ke gerbang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun ini," jelasnya.

Sementara itu, perluasan tingkat partisipasi ekonomi memiliki dua makna penting. Pertama, memberikan kesempatan serta merangkul masyarakat luas khususnya sektor swasta termasuk UMKM agar berperan aktif dalam pembangunan ekonomi ekonomi untuk mengisi keterbatasan kemampuan pemerintah.

"Makna kedua adalah perluasan tingkat partisipasi ekonomi yang berkaitan dengan bagaimana hasil-hasil kebijakan ekonomi dapat menjangkau dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok negeri, termasuk upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah," tandas Agus.

Selain itu, dia juga menyampaikan tiga prinsip kebijakan pengelolaan ekonomi yang sehat sebagai landasan dalam mencapai sasaran tersebut. Prinsip pertama adalah kebijakan yang berkesinambungan (sustainable). Artinya, suatu kebijakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tapi juga harus diarahkan untuk horizon waktu lebih panjang.

Prinsip kedua adalah kebijakan yang konsisten. Hal ini berarti kebijakan harus tetap selaras dengan landasan filosofis yang mendasari dikeluarkannya kebijakan tersebut, konsisten antar waktu, konsisten antar sektor, konsisten antara pusat dan daerah, serta konsisten antar-daerah.

"Prinsip ketiga adalah sinergi kebijakan, yakni sinergi antara pemangku kebijakan baik di pusat dan daerah termasuk sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif berganda pada kebijakan yang ditempuh," ungkap dia.

Selain itu, BI juga menggarisbawahi perlunya prioritas kebijakan dalam mencapai visi dan sasaran antara tersebut. Menurut BI, terdapat empat kebijakan yang perlu ditempuh. Pertama, kebijakan memperkuat ketahanan dan kemandirian energi dan pangan, serta ketersediaan air. Kedua, kebijakan industrialisasi di berbagai sektor. Ketiga, kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik. Dan terakhir, kebijakan penguatan sektor keuangan.