Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kisruh Papa Minta Saham Freeport Cuma 'Puncak Gunung Es'

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Ketua Setara Institute Hendardi, mengatakan kasus dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan wakil presiden M Jusuf Kalla oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto bisa menjadi pintu masuk untuk menata ulang semua investasi asing di Indonesia.

"Saya menduga kisruh PT Freeport Indonesia adalah satu contoh saja. Pada sektor-sektor lain hampir bisa dipastikan bahwa alokasi saham untuk pejabat pemberi izin, rekomendasi, dan akses itu terjadi," kata Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Menurut Hendardi, sektor-sektor sumber daya alam adalah sektor yang diduga paling rentan selain sektor perkebunan dan kehutanan, dimana potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aktor negara sangat mungkin terjadi. Untuk itu, tambah Hendardi, pemerintah bisa menggunakan momentum kisruh PT FI ini untuk menata ulang tata kelola investasi bisnis yang mengutamakan kepentingan rakyat.

"Untuk memulai penataan ini, sidang MKD DPR atas Novanto selain terbuka, juga mesti dipastikan melibatkan unsur masyarakat yang kredibel, sesuai mandat Tatib DPR," katanya.

Momentum Perbaikan Sementara itu, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan, kegaduhan politik terkait isu Papa Minta Saham harus dijadikan sebagai momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki pengelolalaan perusahaan asing di Indonesia. Selama 48 tahun kontrak karya PT Freeport Indonesia, kata dia, tidak mendatangkan keuntungan apa-apa bagi rakyat Indonesia.

"Yang terjadi justru adalah sebaliknya, Indonesia merugi akibat ulah Freeport dan pejabat yang mau disogok," kata Rizal Ramli dalam dialog di sebuah televisi nasional baru-baru ini.

Menurut Rizal, kontrak dengan perusahaan asing, khususnya Freeport yang sudah beroperasi selama 48 tahun di Indonesia hanya memberikan royalti satu persen, padahal perusahaan lain sudah empat-lima persen.

Selain itu, tambahnya, limbah perusahaan Freeport dibuang begitu saja, yang akibatnya merusak lingkungan dan menjadi penyakit. Apalagi, tambahnya PT FI tidak mau divestasi dan membangun smelter yang sudah diatur dalam undang-undang.

Rizal Ramli juga menjelaskan, kerugian negara dari beroperasinya perusahaan Freeport selama puluhan tahun tersebut karena ulah pejabat Indonesia sendiri. Para pejabat, katanya, banyak yang mau disogok agar kontrak karya Freeport bisa diperpanjang terus, meski keberadaannya merugikan masyarakat kebanyakan.

"Banyak temen asing saya yang mengatakan, bahwa pejabat di Indonesia sangat mudah untuk disogok untuk kepentingan perusahaan. Ini pejabat negara atau penjabat perusahaan?" kata Rizal Ramli.

Menurut Rizal Ramli, isu Freeport yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dan Menteri ESDM Sudirman Said dinilainya sangat bagus, agar semua rakyat tahu dan semakin tercerahkan mengenai bagaimana yang terjadi terkait dengan cadangan sumber daya alam di Indonesia.

"Ke mana kekayaan alam Indonesia berlabuh, padahal kita punya kekayaan alam yang melimpah, sementara rakyat kita tetap miskin dan banyak pengangguran," tegas dia.

Ke depan, kata Rizal, pengelolaan ini harus diperbaiki secara total, tidak hanya perusahan Freeport tetapi juga perusahaan asing lainnya. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: