Nasdem: Keberadaan Menteri Penghubung Dipertanyakan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Guna menggenjot arus investasi asing ke dalam negeri, Presiden Joko Widodo mengangkat 11 orang menteri sebagai petugas penghubung. Tugas baru bagi 11 menteri ini yaitu menghubungkan Indonesia dengan negara mitra yang ditugaskan, supaya arus investasi dan perdagangan dengan negara terkait bisa dimaksimalkan.

Mereka diharap melakukan pendekatan yang tepat dengan negara-negara mitra agar menghasilkan investasi baru, atau menambah nilai investasinya bagi negara yang sudah masuk bursa investor. Tak sedikit kalangan pengamat menenggarai keputusan itu akan memperburuk kinerja kementerian yang menerima tugas sebagai penghubung.

Hal itu ditegaskan oleh anggota Komisi II DPR Luthfy A. Mutty, dia berujar tugas yang seharusnya diemban oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini disebar ke jajaran para menteri, sehingga tugas 11 kementerian terkait akan menumpuk.

Politisi Partai NasDem itu mengkritisi pertimbangan presiden memberi beban yang tidak termasuk tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepada para menteri itu. Di sisi lain menurut Luthfi, kementerian terkait saat ini masih harus mengejar target sesuai nomenklatur kementeriaannya.

"Saya tidak tahu apa alasan presiden menugaskan menteri berdasarkan wilayah kerja. Dari perspektif manajemen pemerintahan, pembagian tugas menteri menurut wilayah itu tidak dikenal. Yang dikenal selama ini adalah pembagian tugas berdasarkan kompartemen. Jadi menteri yang ditunjuk memimpin sebuah kementerian, bertanggung jawab atas seluruh tugas kementeriannya yang berlaku untuk seluruh wilayah," kata Luthfi di Gedung DPR, Jumat (27/11/2015).

Luthfi menambahkan, selain mendistorsi tugas BKPM keberadaan menteri penghubung itu juga tumpang tindih dengan upaya merevitalisasi tugas dari para Duta Besar di negara-negara tersebut. Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menyitir pernyataan Presiden beberapa waktu lalu yang menugaskan para Duta Besar untuk mempromosikan Indonesia di negara tempat mereka bertugas.

"Tugas para perwakilan kita di luar negeri yang bertanggungjawab untuk menjabarkan dan menindaklanjuti semua program dan misi negara di masing-masing negara," ujarnya.

Sebelumnya, diketahui Presiden Jokowi menambah tugas sebelas orang menteri selaku menteri penghubung investasi antar negara.

Kesebelas menteri itu adalah Menteri ESDM Sudirman Said (Timur Tengah), Menteri Perdagangan Thomas Lembong (Uni Eropa dan Australia), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil (Jepang), Menteri BUMN Rini Sumarno (Tiongkok), Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (Rusia, Amerika Serikat dan Amerika Selatan).

Kemudian MenKo Polhukam Luhut Panjaitan (Singapura), Menko Maritim Rizal Ramli (Malaysia), Kepala BKPM Frakny Sibarani (Taiwan dan Hongkong), dan Menteri Pertanian Andri Amran Sulaeman untuk negara di wilayah ASEAN.