Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

PDI-P Sinergikan Pembangunan Pusat dan Daerah

Warta Ekonomi -

WE Online, Batam - DPP PDI Perjuangan memastikan pemerintah pusat, struktur partai, dan pemerintahan daerah akan bersinergi untuk mewujudkan pola pembangunan semesta berencana. Bila mayoritas calon kepala daerah PDI-P menang di pilkada serentak maka pembangunan akan diwujudkan dengan kekuatan sinergi pilar-pilar tersebut.

Komitmen itu terungkap ketika jajaran DPP PDI Perjuangan yang dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pemenangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Soerya Respationo-Ansar Ahmad, Minggu (29/11/2015).

"Dengan semua resources yang kita punya, kita mengembangkan kemandirian nasional," kata Megawati.

Dalam kunjungannya, Megawati didampingi jajaran petinggi DPP PDI-P dan sejumlah anggota DPR RI, yakni Kepala Situation Room PDI-P Prananda Prabowo, Wasekjen PDI-P Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI-P Sukur Nababan, serta anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Masinton Pasaribu, dan Dwi Ria Latifah. Selain berkampanye, Megawati dan rombongan menyempatkan diri mengunjungi Galangan Kapal milik PT Anggrek Hitam di Batam.

Pernyataan Megawati itu lalu dijelaskan lebih jauh oleh para legislatornya. Anggota Komisi IX DPR RI dari PDI-P Rieke Diah Pitaloka menyatakan pihaknya memiliki sistem sinergi tiga pilar partai, yakni bagaimana kader di eksekutif, struktur partai, dan legislatif, bisa bekerja sama dalam memastikan perwujudan pembangunan nasional berbasis Trisakti.

Sebagai contoh, pasangan Soerya-Ansar berkomitmen dalam memastikan sertifikasi pekerja galangan kapal yang berjumlah ribuan orang di Kepulauan Riau. Selama ini, karena tak bersertifikasi, para pekerja galangan kapal itu hanya digaji sepersepuluh dari pekerja asing yang ada di provinsi itu. Padahal, dari sisi kemampuan pekerja Indonesia jauh lebih memiliki kemampuan.

Begitupun, pesanan kapal-kapal untuk kebutuhan nasional demi mendorong perwujudan Indonesia sebagai poros maritim yang dicanangkan Presiden Jokowi. Seharusnya dipastikan bahwa pemesanan itu untuk galangan kapal lokal, tak melulu impor.

"Intinya bukan hanya galangan kapal saja, semua industri di provinsi ini, kita dorong supaya lebih maju. Kita sudah mampu. Tinggal kemauan politik saja untuk mendorongnya," kata Soerya.

Wasekjen DPP PDI-P yang juga anggota Komisi V DPR RI Eriko Sotarduga menyatakan bahwa melalui DPR RI, pihaknya akan berusaha agar kebijakan-kebijakan pusat bisa sejalan dengan kebutuhan daerah. Misalnya, pembangunan Balai Latihan Kerja sehingga bisa menjadi lembaga yang memberi sertifikasi pekerja galangan dipastikan akan didorong melalui DPR RI.

"Pemerintahan pusat sudah datang dari PDI-P di mana ada Pak Jokowi. Nanti nyambung ke Pak Soerya di Batam. Lalu kami legislatif akan mendukung. Tentu manfaat terbesar semua ini akan diterima warga Kepulauan Riau," tegas Eriko.

Eriko menambahkan pihaknya akan mendorong perbankan nasional mengeluarkan pembiayaan sehingga pesanan kapal untuk kebutuhan nasional dikerjakan di dalam negeri.

Sukur Nababan yang duduk di Komisi V DPR RI menyatakan bahwa harus diakui negara tetangga kerap lebih siap dibanding Indonesia di dalam menghadapi persaingan global. Walau demikian, dia menjanjikan pihaknya akan segera memastikan adanya legislasi yang mendorong Badan Sertifikasi Nasional berfungsi sekaligus untuk para pekerja galangan kapal.

"Kita juga akan minta supaya Badan Sertifikasi Nasional bisa bekerja sama sehingga sertifikasi pekerja galangan kapal bisa dilaksanakan," tegas Sukur.

Ditambahkan Rieke, PDI-P akan mengusulkan kepada Pemerintahan Jokowi-JK juga membangun technopark di Batam, seperti yang sudah dibangun di Solo, Jawa Tengah.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: