Jokowi Diminta Imbau Negara Investor Tak Cemari Laut Indonesia

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan delegasi Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Paris untuk mendesak negara-negara investor agar tidak lagi mencemari kawasan pesisir dan laut Indonesia.

"Presiden Jokowi bisa melakukan negosiasi meminta kepada negara-negara investor di Indonesia untuk tidak melakukan aktivitas industri yang merusak dan mencemari ekosistem pesisir dan laut," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Senin (30/11/2015).

Menurut Abdul Halim, bagian dari desakan untuk tidak mencemari pesisir juga mencakup adanya rencana reklamasi di kawasan pantai Jakarta. Sekjen Kiara menegaskan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terburu-buru mengatakan reklamasi dibolehkan seperti untuk pembangkit listrik dan pelabuhan umum.

"Mestinya dicek terlebih dahulu apakah masyarakat pesisir menerima manfaat atau justru lebih banyak merugikan seperti yang terjadi selama ini," ucapnya dan menambahkan, RI seharusnya mendesak negara-negara peserta konferensi untuk menghentikan aktivitas pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia.

Abdul Halim mengingatkan, aktivitas ilegal itu mengakibatkan hilangnya akses masyarakat kepada sumber pangannya. Untuk itu, Sekjen Kiara menginginkan delegasi yang dipimpin Presiden Jokowi untuk mendorong praktik pemanfaatan sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Ia juga mengemukakakan agar Presiden mengajak negara-negara maju untuk bekerja sama di bidang teknologi yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menyatakan perubahan iklim mengancam seluruh kehidupan di Bumi, sehingga para pemimpin dunia yang bakal berkumpul di Konferensi Perubahan Iklim PBB di Paris 30 November 2015, diharapkan mengambil langkah yang tepat.

Jim Yong Kim dalam kapasitasnya sebagai Presiden Bank Dunia juga akan bergabung dalam konferensi itu dan mengutarakan harapannya agar ada perjanjian ambisius guna mengatasi perubahan iklim yang terus mengancam. Hal itu, ujar dia, akan dapat melestarikan planet yang kita tinggali sekarang ini tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi anak dan cucu kita.

"Perubahan iklim adalah ancaman besar kepada kita semua, merusak stabilitas dan perdamaian karena menekan akses kepada air dan ketahanan pangan, serta mengakibatkan kerentanan terhadap badai dan gelombang panas," katanya.

Salah satu isu yang bakal dibahas di Paris antara lain adalah upaya memobilisasi dana hingga 100 miliar dolar AS per tahun bagi negara-negara berkembang pada 2020. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia berkepentingan untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman dan langkah yang sama dalam menghadapi perubahan iklim.

"Kita memberikan dukungan politik, sama seperti konferensi sebelumnya, kita berikan komitmen," kata Presiden sesaat sebelum bertolak menuju Paris, Prancis, Minggu (29/11/2015) dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.

Kepala Negara mengatakan Indonesia memiliki 17.000 pulau dan bila terjadi kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim maka akan berpengaruh, sehingga Indonesia berkepentingan untuk memastikan hal itu sama-sama diminimalisasi. (Ant)