Komisi I Duga Ada Intelijen di Balik Permainan Saham Freeport

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha berharap kegaduhan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia tak merambat pada pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara. Menurutnya, perseteruan anak bangsa terhadap upaya kepemilikan saham perusahaan-perusahaan asing di Indonesia merupakan 'permainan' intelijen asing dalam menggagalkan rencana tersebut.

"Kita tidak boleh termakan upaya intelijen mereka. Saya melihat, kegaduhan kepemilikan sahan di PT Freeport akan diluaskan pada upaya pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara. Ini harus di cegah," ujar Tamliha di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (29/11/2015) kemarin.

Sebelumnya, wacana bos PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) Arifin Panigoro untuk mengakuisisi sebanyak 76 persen saham milik PT Newmont Nusa Tenggara menuai pro kontra. Sebagian kalangan berpendapat, kepemilikan saham atas perusahaan asing itu harus diprioriaskan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan PT MEDC Tbk.

Saat ini, mayoritas saham PT Newmont Nusa Tenggara dimiliki PT Nusa Tenggara Partnership BV (NTP BV) sebanyak 56 persen. Sisanya, sebanyak 24 persen dimiliki PT Multi Daerah Bintang, PT Pukuafu Indah (PTFI) sebanyak 17,8 persen‎, dan PT Indonesia Masbaga Investama sebesar 2,2 persen. Saham mayoritas milik PT NTP BV sebanyak 56 persen, masing-masing dimiliki oleh Newmont Mining Corp (NMC) dan Sumitomo Corp.

Melanjutkan keteranggannya, Tamliha mengatakan, persoalan pembelian saham perusahaan asing di Indonesia tak perlu dipesoalkan, apakah melalui BUMN atau perseorangan. Yang penting, lanjut dia, saham itu dibeli atau dimiliki anak bangsa.

"Masa kita terbawa hiruk pikuk, upaya adu domba intelijen asing. Sekarang, bagaimana difestasi (pelepasan) saham itu dipungut oleh orang Indonesia. Jangan sampai perdebatan soal siapa yang lebih berhak menggagalkan itu," tegas Politikus PPP ini.

Tamliha menambahkan, berbagai kalangan termasuk DPR harus ikut mendorong kepemilikan saham tersebut. Dengan begitu, kekayaan sumber daya alam di Indonesia dikuasai anak negeri dan kita bisa berdaulat di negeri sendiri.

"Kalau belum bisa sepenuhnya, ya  perlahan-lahan. Paling tidak, kita menguasai sekitar 40 persen saham, kemudian kita putus kontraknya. Kalau kontraknya diputus, kita buka ruang bagi seluruh rakyat Indonesia. Tukang becak, pedagang kaki lima, dan profesi lainnya boleh beli memsaham walaupun cuma seratus ribu," jelas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.