WE Online, Jakarta - Menteri ESDM Sudirman Said mengomentari soal proses laporannya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla untuk meminta saham di PT Freeport Indonesia.
Said menuturkan DPR adalah lembaga pembuat hukum yang diciptakan di negeri ini. Ia mengatakan bahwa dibutuhkan standar etika yang tinggi sebagai pembuat hukum dan yang bisa mengontrol serta mengendalikan perilaku DPR adalah etika. Karena itu, dia berharap agar cara atau prosedur yang ditempuh MKD haruslah menjunjung tinggi standar etika.
"Bukan pada hal-hal yang tidak penting. Yang fundamental adalah bagaimana etika ditegakkan," kata Sudirman di Gedung Komisi VII DPR, Selasa (1/12/2015).
Sudirman menambahkan bahwa terkait soal tata beracara MKD. Kata dia, MKD dibentuk DPR sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) yang bersifat tetap dan bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat DPR. Kata Sudirman, kemuliaan DPR sebagai lembaga negara harus dijunjung oleh anggotanya, apalagi oleh pimpinannya.
"Harusnya, seluruh anggota DPR bersatu menegakkan ini. Kalau kita yakin DPR miliki harga diri, nama baik, dan kebesaran, maka republik ini akan baik. Itu yang sedang kita perjuangkan," serunya.
Karenanya, dia mengimbau agar MKD menjalankan fungsinya sebagai penegak etika dan penjaga martabat DPR.
"Saya yakin sekali MKD menyadari sepenuhnya sedang menjalankan tugas sejarah. Sejarah tentang benar dan salah. Yang benar, harus benar. Yang salah, ya salah. Jangan diputar balikkan, karena sejarah pasti mencatat siapa yang benar siapa yang salah," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo
Advertisement
