Komisi VII: Selama Ini Freeport Bermain di Wilayah Gelap

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi mengatakan munculnya kasus yang membawa nama PT Freeport Indonesia telah membuka mata DPR bahwa selama ini pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang ada di Papua oleh Freeport dilakukan dalam permainan gelap. Menurutnya, dengan ramainya pembicaraan masalah Freeport kedepannya pengelolaannya harus transparan.

"Harus transparan ke depannya sehingga tidak ada lagi yang berminat atau berani bermain di wilayah-wilayah gelap seperti yang terjadi selama ini dengan Freeport," kata Mulyadi di Gedung DPR, Senayan, Selasa (7/11/2015).

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan bahwa Komisi VII DPR akan meningkatkan pengawasan.

"Dengan hebohnya masalah Freeport, kita makin banyak bahan karena komentar-komentar para pakar, pengamat dan masyarakat. Semua bahan ini semakin membuat kita aware akan masalah ini dan bahan ini juga momentumnya akan kita gunakan dalam rencana revisi UU Minerba," tambahnya.

"Kita akan tekan pemerintah untuk tegas menjalankan berbagai peraturan yang ada kepada PT Freeprot termasuk mengenai pembangunan smelter untuk mengolah hasil tambang di Indonesia yang diamanatkan dalam UU bahwa sejak awal 2015 kemarin mereka sudah harus menyediakan smelter. Ke depan kita tidak akan lagi menerima alasan yang dibuat Freeport bahwa mereka tidak bisa  mengolah hasil tambang karena kurangnya smelter di Indonesia sehingga harus diolah di luar negeri," terangnya.

Menurut Mulyadi, Freeport memanfaatkan ketidaktegasan pemerintah dalam mengolah hasil tambang di Indonesia, sehingga Indonesia tidak bisa benar-benar tahu apa dan berapa yang dihasilkan dari tanah Papua itu.

"Sejak awal kami sudah meminta bahwa hasil tambang harus dipisahkan dan dimurnikan di Indonesia. Saat ini dari 3.000 ton hasil produk Freeport,hanya 1000 ton yang diolah di Gersik Indonesia. Sisanya yang dua juta ton diolah di Spanyol," jelasnya.