BI-Pemerintah Akan Gelar Rakor di NTT

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Bank Indonesia dan Pemerintah berencana menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas permasalahan logistik dan kedaulatan pangan nasional pada Jumat, 12 Februari 2016 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Pembahasan diharapkan menghasilkan komitmen dan langkah-langkah yang dapat memberi solusi bagi permasalahan daya dukung logistik yang belum memadai dan kapasitas produksi pangan yang terbatas," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara saat media briefing di Kantor Pusat BI, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Rakor yang akan diselenggarakan di Kupang tersebut merupakan inisiasi Bank Indonesia yang rutin dilaksanakan per-triwulan, sejak Agustus 2014. Rakor dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk membahas berbagai permasalahan terkait ekonomi di daerah, yang terkait juga dengan permasalahan nasional.

Sebelumnya, Rakor pernah dilaksanakan di Manado, Bandung, Ambon, Jakarta, Balikpapan dan Yogyakarta. Tema yang diangkat di tiap daerah berbeda-beda, mempertimbangkan kekhususan permasalahan masing-masing daerah.

Beberapa tema yang pernah diangkat antara lain mengenai penguatan industri manufaktur, ekonomi berbasis maritim, serta pariwisata. Beberapa Rakor sebelumnya juga membahas mengenai pengembangan industri pangan.

Dalam Rakor di Kupang, hal yang akan dibahas antara lain mengenai dinamika permasalahan logistik dan produksi pangan daerah dan imbasnya pada upaya stabilisasi harga di daerah. Selain itu, Rakor juga akan mencermati kendala pembenahan logistik pangan di NTT, serta langkah kebijakan yang dapat ditempuh lebih lanjut.

"Secara khusus, langkah kebijakan diharapkan dapat memperkuat upaya pembenahan sistem logistik pangan, memperkuat kapasitas produksi pangan serta koordinasi kebijakan pusat dan daerah dan peran aktif Bank Indonesia," ujar Tirta.

Dari sisi nasional, Pemerintah saat ini telah memprioritaskan pembenahan sistem logistik nasional lima tahun ke depan yang menyasar peningkatan aktivitas perdagangan domestik. Hal itu dilakukan guna menekan rasio biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 23,6 persen di tahun 2015 menjadi 19,2 persen pada tahun 2019, melalui peningkatan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis.

Selain itu, bagi Bank Indonesia, upaya untuk mempercepat pembenahan logistik pangan dan kapasitas produksi pangan dapat memberikan optimisme bagi terjaganya stabilitas harga di daerah yang pada gilirannya akan mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional.

Selanjutnya, Rakor diharapkan dapat menghasilkan poin-poin komitmen masing-masing pihak untuk mempercepat pembenahan sistem logistik dan produksi pangan, khususnya di NTT. (Ant)