Wartawan Wajib Pahami UU KIP

Warta Ekonomi -

WE Online, Lombok - Prinsip keterbukaan informasi merupakan syarat mutlak bagi kehidupan pers dalam mencari, memperoleh, mengumpulkan, dan menyebarluaskan informasi. Namun, dalam melaksanakan tugas-tugasnya pers seringkali terbentur dengan hambatan-hambatan birokrasi yang mengatasnamakan rahasia negara, rahasia jabatan, dan lain sebagainya.

Tak urung hal itu membuat kerja jurnalistik menjadi terganggu bahkan gagal. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seorang jurnalis profesional kini tidak hanya dituntut harus memahami dan menjiwai UU pers saja, tetapi juga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai jaminan konstitusional masyarakat dalam mengakses informasi publik.

Demikian simpulan yang disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Henny S Widyaningsih di hadapan para insan media pada acara puncak Hari Pers Nasional 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/2/2016).

Menurut Henny, UU KIP telah mengamanahkan kepada seluruh badan publik untuk wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU KIP. Selain itu, badan publik juga wajib menyediakan informasi publik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

"Jurnalis harus paham mengenai jenis informasi apa saja yang wajib disediakan oleh badan publik secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat," ujar Henny.

Informasi berkala, lanjutnya, bisa sangat memudahkan dan bermanfaat sebagai open data bagi jurnalis yang ingin melakukan investigatived reporting sebab tanpa diminta badan publik memiliki kewajiban untuk membuka dan memperbaharui data dan informasi yang dimilikinya secara berkala.

Tetapi jelas, katanya, harus dipahami juga bahwa seorang jurnalis profesional harus menghormati informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP, misalnya Pasal 17 a yang berkaitan dengan penegakan hukum.

"Dalam kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin misalnya, yang begitu santer diberitakan oleh media, jika institusi penegak hukum tidak mau membuka seluruh hasil penyelidikan dan penyidikan terkait kasus tersebut maka publik patut untuk menghormatinya," jelasnya.

Pertimbangan yang diambil aparat untuk tidak membuka informasi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum dijamin oleh UU KIP. Hak dan kewajiban warga termasuk jurnalis maupun badan publik perihal informasi publik harus dimengerti satu sama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Ia meyakini UU Pers dan UU KIP merupakan perpaduan yang sangat ideal untuk menjamin kemerdekaan pers nasional serta mendukung lahirnya jurnalis-jurnalis andal dan profesional.

"Materi UU KIP saya kira sangat perlu untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar bagi para calon jurnalis agar memudahkan kerja-kerja mereka nantinya," ujarnya.

Adapun, peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2016 yang dipusatkan di Kawasan Pantai Mandalika Lombok Tengah ini mengusung tema Pers yang Merdeka Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata. Presiden Joko Widodo turut hadir menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara ini. Tampak hadir pula Menteri Kominfo, Menteri PMK, para CEO media nasional, dan seluruh insan pers Indonesia.