Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Respons PHK Massal, Komisi XI: Pemerintah Harus Evaluasi Keberadaan DNI

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Donny Priambodo memprediksi kondisi ekonomi Indonesia pada semester pertama tahun 2016 ini masih dibayangi perlambatan ekonomi dunia. Menurutnya, di tahun sebelumnya akibat hal serupa Bank Indonesia harus merevisi target pertumbuhan ekonominya dari 5,2% menjadi 4,6%.

Dia menyatakan bahwa di tahun ini kondisi perekonomian dalam negeri akan mengalami tekanan yang luar biasa karena ketergantungan terhadap negara lain, seperti Tiongkok, yang sangat besar.

Di samping itu, perlambatan ini merupakan dampak gejolak ekonomi global yang belum tuntas dari tahun sebelumnya. Apalagi, kabar suku bunga The Fed (Bank Sentral Amerika) yang akan dinaikkan secara bertahap dipastikan akan direspons dengan sangat hati-hati oleh pelaku ekonomi.

"Kalau ekonomi China belum pulih dan masih mengalami perlambatan maka kecil kemungkinan juga keadaan ekonomi nasional bisa beranjak, tapi pertumbuhan 4,6% masih okelah,” kata Donny di kompleks DPR/MPR, Selasa (9/2/2016).

Tiongkok, katanya, telah melakukan hal yang ekstrem untuk tetap menjaga stabilitas ekspornya, yakni memangkas nilai mata uangnya terhadap dolar AS. Langkah ini diambil untuk menciptakan harga yang kompetitif di pasar internasional. Dengan begitu, mereka tetap menikmati derasnya arus ekspor meski negara tujuan mengalami stagnansi pertumbuhan ekonomi.

"Indonesia tidak harus seperti China, tapi setidaknya harus juga melakukan tindakan yang cepat untuk antisipasi dari perlambatan yang terus berlangsung di tahun 2016 ini," ungkapnya.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah terjadi, menurut politisi asal Jawa Timur ini, merupakan dampak lain yang ditimbulkan oleh perlambatan ekonomi Indonesia. Perusahaan melakukan langkah efisiensi untuk menghindari kerugian yang semakin memburuk.

Donny mendesak pemerintah membuka lebar setiap investasi yang hendak masuk ke Indonesia. Syaratnya, pemerintah harus mengevaluasi keberadaan daftar negatif investasi (DNI) serta memberikan kemudahan dalam hal perizinan. Dengan evaluasi tersebut, akan terlihat sektor mana saja yang dibuka dan ditutup sehingga investor tertarik di dalamnya.

"Diharapkan, sektor itu padat karya karena itu membutuhkan banyak SDM sehingga bisa membantu masyarakat kita sehingga dengan kondisi seperti saat ini investasi yang masuk betul-betul tepat sasaran," imbuh Donny.

Sektor energi dan infrastuktur merupakan sektor yang perlu dimaksimalkan. Dalam penilaiannya, sektor tersebut bersifat padat karya sehingga memberikan peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja.

"Dengan adanya program power plant 35.000 megawatt saja, kalau betul itu, segera dilaksanakan maka sangat membantu karena itu bentuknya padat karya. Begitu juga proyek dalam sektor infrastruktur perlu juga diperbesar, karena ini sama merupakan proyek padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja," tutupnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: