Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Oesman Sapta: Lebih Baik DPR Dibubarkan!

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih baik dibubarkan ketimbang membubarkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal itu dikatakan OSO menanggapi wacana pembubaran DPD seperti yang diputuskan dalam Mukernas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kata OSO, selama ini kinerja DPD lebih baik dari DPR di mana DPD tidak pernah melakukan konfrontasi kepada pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan.

"Tidak seperti DPR yang menghakimi. Kalau mau bubarkan DPD, bubarkan saja dulu DPR. DPD selama ini dibutuhkan sebagai meja perundingan antara pemerintah dengan perwakilan daerah terkait masalah yang dihadapi oleh rakyat," kata OSO dalam Raker Komite I DPD dengan Menko Pohukam Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Di tempat yang sama, Ketua DPD RI Irman Gusman menilai, jika sampai lembaganya dibubarkan maka akan menghilangkan sistem otonomi daerah yang selama ini sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah.

"Kalau bubar kan menghilangkan otonomi. Desentralisasi kan balik lagi ke zaman dulu. Penguatan DPD harus dilakukan secara utuh," tandasnya.

Diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghendaki peninjauan keberadaan DPD. Suara-suara dievaluasinya keberadaan DPD terdengar dalam diskusi yang digelar kader PKB di daerah hingga tingkat provinsi.

"Jadi arus kuat teman-teman dari diskusi forum musyawarah kerja provinsi banyak yang anggap DPD tidak berfungsi sekali karena satu provinsi hanya empat anggota DPD," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di sela Mukernas PKB di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu menuturkan bahwa di tingkat pusat DPD juga tidak memiliki kewenangan yang cukup signifikan. Menurutnya, tidak heran jika muncul adanya evaluasi keberadaan DPD.

"Pilihannya hanya satu, mau ditambah (kewenangan) atau dibubarkan," kata Cak Imin.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: