Pemerintah Kembali Kaji Kelayakan Kereta Cepat

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan kembali mengkaji dokumen studi kelayakan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Direktur Jenderal Perekeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko usai peluncuran Asosiasi Penunjang Perkeretaapian Indonesia di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (10/2/2016) mengatakan sebelumnya telah dirancang trase kereta cepat tersebut, yakni Gambir-Bandung.

Hermanto menjelaskan dari Stasiun Gambir ke Halim Perdanakusuma berjarak 12 kilometer, artinya ada potensi penghematan investasi senilai Rp12 triliun.

Pasalnya, dia menyebutkan, pembangunan terowongan sepanjang satu kilometer memakan biaya sekitar Rp1 triliun.

"Kalau memang benar seperti itu, Rp70 triliun (total investasi) dikurangi saja Rp12 triliun," katanya.

Hermanto mengatakan secara teknis, trase yang telah diberikan izin oleh Kemenhub, yakni Halim-Tegalluar.

Trase jalur KA Cepat Jakarta-Bandung sendiri memiliki panjang 142,3 kilometer, terdiri dari empat stasiun, yakni Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar, dan satu dipo di Tegalluar.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung memakan biaya investasi sekitar Rp70 triliun dan diperkirakan bisa beroperasi pada 2019.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan pihaknya akan merevisi studi kelayakan dan setidaknya membutuhkan waktu satu bulan sebelum diserahkan kepada Kemenhub.

Hanggoro tidak menampik adanya potensi pengurangan investasi, namun ia belum mau menyebutkan nilainya.

Terkait perubahan studi kelayakan, dia pun akan merekrut konsultan independen. (Ant)