Legislator: Pengolahan Tambang Harus di Papua

Warta Ekonomi -

WE Online, Timika - Legislator pada Komisi II DPR Papua Wilhelmus Pigai meminta Pemerintah Pusat di Jakarta agar terus mendorong tumbuhnya industri pengolahan bahan tambang dan industri ikutan lainnya di Papua.

Dihubungi Antara dari Timika, Kamis (11/2/2016), Wilhelmus mengatakan kondisi Papua masa kini sangat tertinggal jauh dari daerah lain di Indonesia dengan angka kemiskinan yang sangat tinggi.

Melihat kenyataan itu, katanya, maka sangat dibutuhkan "political will" dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membangun segala macam industri di Papua, baik industri pengolahan bahan tambang (smelter) maupun industri ikutannya seperti semen, pupuk dan lainnya.

Dengan demikian, kata Wilhelmus, ketergantungan ekonomi Papua terhadap suplai barang-barang kebutuhan pokok dari luar Papua secara perlahan bisa diminimalkan.

"Saya mendukung penuh apa yang disampaikan Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI beberapa hari lalu bahwa harus ada kemauan baik dari pemerintah agar Papua maju dan sejajar dengan daerah lain di Indonesia dengan membangun berbagai macam industri di Papua," kata Wilhelmus.

Wakil rakyat dari Partai Hanura itu mengkritisi kebijakan yang diambil manajemen PT Freeport Indonesia yang sedang memperluas kapasitas industri smelter di Gresik, Jawa Timur hingga mencapai kapasitas 2 juta ton dengan alasan semua infrastruktur sudah lengkap.

Dalam pertemuan dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Sudirman Said di Kompleks Senayan Jakarta, Selasa (9/2/2016), terungkap bahwa untuk memperluas kapasitas industri smelter di Gresik tersebut maka PT Freeport menyewa tanah di wilayah itu.

"Manajemen Freeport menyampaikan bahwa mereka menyewa tanah untuk memperluas kapasitas industri smelter di Gresik. Tentu kita semua kecewa, mengapa mereka harus sewa tanah di sana. Padahal Pemkab Mimika telah menyediakan tanah 3.000 hektare untuk pengembangan kawasan industri termasuk smelter," ujar Wilhelmus yang juga ikut dalam pertemuan dengar pendapat dengan Komisi VII DPR dan Menteri ESDM.

Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, katanya, dalam waktu dekat Komisi VII DPR bersama Menteri ESDM Sudirman Said akan berkunjung ke Timika untuk mengecek lahan yang disediakan oleh Pemkab Mimika tersebut.

Para wakil rakyat di Senayan juga akan menggelar dialog dengan para pemangku kepentingan di daerah (Mimika dan Papua) guna menyerap aspirasi masyarakat Papua terkait rencana renegosiasi kontrak pertambangan PT Freeport, soal divestasi saham maupun pembangunan industri smelter di Papua.

"Pada prinsipnya masyarakat Papua harus ikut serta membahas dan menentukan kebijakan ke depan menyangkut kelanjutan kontrak pertambangan PT Freeport. Keberadaan perusahaan tambang Freeport harus diarahkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua," kata Wilhelmus.

Dalam pertemuan dengar pendapat dengan Komisi VII DPR dan Menteri ESDM, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mencecar manajemen PT Freeport terkait komitmen pembangunan smelter di Papua.

"Jadi tidak ada alasan lagi bagi Freeport untuk membangun smelter di Gresik. Hai Clemen!, apakah gunung Grasberg itu berada di Surabaya?," ujar Eltinus kesal.

Kemarahan Eltinus Omaleng dipicu oleh pernyataan Direktur PT Freeport Clementino Lamury yang menyatakan bahwa tempat ideal membangun pabrik smelter adalah di Gresik, Jawa Timur, bukan di Papua.

"Dari studi yang dilakukan, dari sudut kebutuhan energi dan sudut yang bisa menampung bahan kimia, saat ini lokasi yang paling ideal adalah di Jawa Timur, dan kami akan lanjutkan," kata Lamury.

Pihak Freeport beralasan, pembangunan pabrik smelter memiliki risiko yang cukup berbahaya.

Hal itu terutama terkait limbah bahan kimia hasil pengolahan bahan tambang mentah (raw material). (Ant)