Dewan Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai bahwa sudah saatnya pemerintah memperhatikan nasib guru honorer dengan cara meningkatkan kuantitas, kualitas, juga kesejahteraannya.

"Kebutuhan guru terutama pada tingkat pendidikan dasar di daerah-daerah terpencil masih sangat banyak, namun pemerintah selalu mengklaim kebutuhan guru sudah cukup," jelas Kharis di Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Kharis menilai ada dua hal penting yang perlu ditegaskan dalam kaitannya dengan kecukupan guru. Pertama, cara pandang dalam melihat ketercukupan guru.

"Pemerintah menyatakan bahwa rasio guru dan murid telah tercukupi dengan memasukkan guru honorer di dalamnya, namun kesejahteraan guru honorer masih belum dipenuhi oleh pemerintah," jelasnya.

Kedua, mengenai pendistribusian guru secara merata hingga ke daerah-daerah terpencil, pemerintah dalam hal ini perlu melakukan pemetaan (mapping) kebutuhan serta verifikasi terhadap kualitas dan kesesuaian syarat pengangkatan guru honorer menjadi PNS.

"Hal ini untuk menghindari kesan pemerintah asal rekrut honorer K2 tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, ribuan guru yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHKI) pada Rabu kemarin (10/2/2016) melakukan aksi di depan Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi guna memenuhi janjinya mengangkat 439.056 orang guru honorer.

Ribuan honorer tersebut beberapa di antaranya berasal dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kabupaten Bekasi, Lampung, Sumatera Selatan, dan daerah lainnya.