Gapkindo Desak Pemerintah Turunkan Suku Bunga Kredit

Warta Ekonomi -

WE Online, Medan - Gabungan Perusahaan Karet Indonesia atau Gapkindo Sumatera Utara menilai pemerintah harus menurunkan suku bunga kredit khususnya untuk industri pengolahan "crumb rubber" (karet kering) yang sudah dibuka 100 persen untuk asing.

"Kalau tidak diturunkan, maka sudah pasti industri 'crumb rubber' nasional akan kalah bersaing dengan perusahaan serupa dari asing," ujar Sekretaris Gapkindo Sumut, Edy Irwansyah di Medan, Jumat (12/2/2016).

Dia mengatakan itu menanggapi kebijakan pemerintah yang membuka 100 persen usaha beberapa industri termasuk 'crumb rubber' untuk perusahaan/kepemilikan asing. Menurut dia, suku bunga kredit modal kerja di sejumlah negara yang berkisar 3 persen akan lebih memberi kekuatan lebih besar dari pengusaha nasional yang modal pinjaman dengan bunga 13 persen.

"Gapkindo memastikan industri crumb rubber nasional akan kesulitan bersaing dengan usaha serupa milik asing," katanya.

Dia menegaskan, mengacu pada masalah tersebut, maka sejak awal Gapkindo meminta agar pemerintah tetap menjadikan industri "crumb rubber" itu tetap dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).

Artinya, kata dia, industri 'crumb rubber' diharapkan tetap diatur di dalam DNI, di mana industri itu termasuk dalam bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan seperti rekomendasi teknis tentang kecukupan bahan baku dari Kementerian Pertanian.

Harapan itu, juga semakin kuat mengingat, secara nasional sebenarnya industri 'crumb rubber' masih kekurangan bahan baku karet lebih dari 40 persen. Kekurangan bahan baku itu terlihat dari kapasitas terpasang industri yang lebih dari 4,6 juta ton per tahun, sementara bahan baku yang ada sekitar 3 juta ton.

Kalau dewasa ini terlihat atau terdata ada kelebihan bahan baku, katanya, itu terjadi karena sebagian industri belum beroperasi penuh sesuai kemampuan kapasitasnya menyusul permintaan dan harga jual yang melemah.

"Mungkin dengan banyaknya perusahaan asing, untuk sementara harga jual karet petani bisa naik.Tetapi nantinya justru akan merusak harga seperti yang pernah terjadi pada beberapa komoditas yang diberi keleluasaan asing," katanya.

Padahal, ujar dia, dewasa ini saja, harga yang anjlok sudah sangat membuat petani kesulitan dan bahkan sebagian besar lebih memilih menebang pohon karetnya dan berpindah ke usaha lain termasuk menjadi buruh di kota.

"Harusnya pemerintah membuka 100 persen asing untuk sektor yang lebih hilirnya sehingga juga tidak tergantung dengan pasar ekspor seperti selama ini yang akhirnya mengganggu harga jual," katanya. (Ant)