100% Investasi Asing, Industri Lokal Makin Tertekan

Warta Ekonomi -

WE Online, Medan - Langkah pemerintah membuka kesempatan berinvestasi untuk asing dinilai berpotensi untuk mematikan industri dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian ekstra pada industri dalam negeri.

Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Laksamana Adyaksa. Ia mengatakan kebijakan pemerintah memberikan kesempatan kepada asing sebesar 100% dinilai positif, namun jangan sampai mematikan industri dalam negeri.

"Kalau memang investor asing bisa masuk 100% dikhawatirkan bisa membuat industri lokal mati sebab biar bagaimanapun kehadiran investor asing akan membuat persaingan semakin ketat," katanya di Medan, Sabtu (13/2/2016).

Menurutnya, kehadiran investor asing pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini bisa positif karena membuat pergerakan ekonomi semakin baik. Akan tetapi, apabila investor asing sampai mematikan industri lokal justru akan menyebabkan dampak negatif.

"Jadi, intinya adalah bagaimana pemerintah bisa membuat industri dalam negeri bertahan. Tidak masalah (investor) asing masuk, tapi jangan buat industri dalam negeri mati," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Indonesia (F-SPMI) Sumut Willy Agus Utomo mengatakan pekerja jelas menolak kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada asing 100% beroperasi di dalam negeri. Pasalnya, hal tersebut akan berdampak terhadap industri lokal yang juga berpengaruh terhadap tenaga kerja.

"Akan ada dua dampak yang terjadi jika pemerintah memberikan kesempatan sepenuhnya kepada asing membuat persaingan industri lokal melemah dan hilangnya pertanggungjawaban pemerintah," ujarnya.

Untuk dampak pertama, imbuhnya, posisi pengusaha lokal akan lemah. Namun karena pemerintah sudah memberikan kesempatan secara penuh beroperasi di sini maka otomatis andil pemerintah minim. Kalau sudah begitu maka tidak bisa dipungkiri industri dalam negeri memilih tutup.

"Asing akan bebas mengelola perusahaannya tanpa lagi melibatkan pengusaha lokal. Jadi, kalau ada masalah, pemerintah tidak bisa ikut campur lagi. Kalau sudah begini, bukan cuma industri yang hancur, tapi pekerjanya juga kehilangan pekerjaan," pungkasnya.