OJK Persilakan Semua Kelompok Bank Manfaatkan Dana Repatriasi

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang beberapa waktu lalu mengutarakan keinginannya agar dana repatriasi hasil Tax Amnesty hanya boleh masuk ke dalam instrumen investasi yang dikembangkan oleh bank-bank berkapitalisasi besar.

Kesiapan bank besar dalam menampung dana tersebut menjadi alasan utama Bambang agar Bank BUKU III dan BUKU IV menyerap dana repatriasi.

Namun menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, pemulangan dana orang-orang RI yang terparkir di luar negeri tersebut tak perlu spesifik ditempatkan di bank berkapitalisasi besar. Bisa saja dana tersebut ditempatkan di bank BUKU I dan II jika bank kategori tersebut sanggup menampungnya.

"Jadi intinya perlu dipersiapkan, kami OJK terus berkerja kalau ada dana repatriasi bentuknya seperti apa, apakah perlu ada peraturan yang perlu diperbaiki dan disesuaikan. Bagi kita adalah menciptakan produk-produk keuangan, nanti produk keuangan itu bisa dibeli oleh bank atau oleh investor," ujar Muliaman di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016).

Dia mengungkapkan, selama ini produk-produk keuangan sudah tersedia di pasar keuangan seperti Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT), surat-surat berharga, dan yang lainnya. Jika dana repatriasi masuk ke dalam pasar perbankan, maka diyakini akan mampu memperkuat modal bank itu sendiri.

"Kita juga ada keinginan untuk menaikkan modal minimum dari bank. Ini juga nanti bisa masuk ke situ, bisa masuk ke project investasi, surat berharga, dan lain sebagainya," tegas Muliaman.

Adapun berdasarkan kebijakan Bank Indonesia, ada empat kelompok bank berdasarkan modal intinya. Kelompok BUKU I adalah bank dengan modal inti kurang dari Rp1 triliun.

Sementara bank BUKU 2 adalah bank dengan modal inti Rp1 triliun sampai dengan kurang dari Rp5 triliun. BUKU 3, bank dengan modal inti Rp5 triliun sampai dengan kurang dari Rp30 triliun, sedangkan BUKU 4 merupakan bank dengan modal inti di atas Rp30 triliun.