DPR Harap Pemerintah Perhatikan Pendidikan di Daerah Tertinggal

"Harus ada tindakan meyakinkan pada daerah-daerah tertinggal. Kita masih menghadapi masalah fasilitas dasar pendidikan, seperti sekolah, komputer," ujar dia, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin. 

 

Lebih dari itu, lanjut dia, penyisihan 20 persen APBN untuk pendidikan seharusnya mampu melahirkan manusia-manusia yang unggul sehingga mampu bersaing terutama di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

 

"Sekarang 20 persen APBN untuk pendidikan, harusnya melahirkan manusia yang unggul, karena persaingan global semakin tinggi. Dengan adanya MEA, universitas-universitas asing membuka cabang di Indonesia, jangan sampai terjadi lebih unggul dari universitas kita," kata dia. (Ant)