Gerindra Tegaskan 'Tax Amnesty' Wajib Ditolak

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono menegaskan rencana pemberlakuan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak wajib ditolak. Ia mengatakan kebijakan tersebut sangat merugikan wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak.

"Rencana jahat pemerintah untuk melakukan pengampunan pajak pada para wajib pajak baik wajib pajak perorangan ataupun wajib pajak berbadan hukum yang selama bertahun-tahun tidak bayar pajak yang ada di luar negeri wajib ditolak oleh para pengusaha dan perusahaan yang selama ini patuh membayar pajak kepada negara," katanya dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/5/2016).

Arief mengatakan kerugian yang akan diterima oleh wajib pajak yang patuh adalah ancaman kebangkrutan dan tergusurnya lapak usaha.

"Alasan ancaman kebangkrutan pengusaha dan perusahaan yang taat bayar pajak dari para pengemplang pajak yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak bayar pajak yang mendapatkan pengampunan pajak dengan hanya membayar 1,5 persen dari total puluhan tahun utang pajak yang menunggak dan jika sudah membayar maka dipermudah dan diberi karpet merah oleh Jokowi sebagai aktor utama pengagas tax amnesty," ujarnya.

Dengan hanya diwajibkan bayar 1,5 persen, imbuhnya, para pengemplang pajak akan turn back untuk berinvestasi di sektor bisnis yang memiliki konsumen yang sudah mapan di pasar.

"Cara-cara bisnis para investor dari pengemplang pajak yang diampuni oleh UU dan Keppres Tax Amnesty akan mengunakan strategi untuk menghancurkan harga pasar dari produk-produk dan jasa yang sebelumnya diproduksi oleh pengusaha dan perusahaan yang taat pajak," sebutnya.

Ia menyebutkan para pengemplang pajak yang diampuni akan memproduksi produk dan jasa yang sama dengan yang dihasilkan perusahaan taat pajak. Lalu untuk bisa menguasai pasar, ia menyebutkan pengemplang pajak harga jual barang dan jasa tersebut hingga produk-produk dan jasa yang dihasilkan menjadi leader market.

"Sektor industri yang akan dilirik oleh para pengemplang pajak, misalnya sektor tranportasi, consumer food, consumer goods, restoran, fast food, dan supermarket. Karena itu, Partai Gerindra mengajak para pengusaha dan perusahaan patuh pajak menolak UU tax Amnesty karena jika tidak maka para pengemplang pajak menelan bulat-bulat usaha para pengusaha nasionalis dan patuh pajak," pungkasnya.