Ada Skenario Global Untuk Hancurkan Kelapa Sawit Indonesia

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta -  Banyak pihak di AS dan Eropa yang terganggu kalau perusahaan-perusahaan Indonesia terlalu cepat maju. Inilah pengamatan seorang pakar ekonomi ketika melihat apa yang sekarang sedang terjadi di industri kelapa sawit (CPO) Indonesia. “Mereka akan menggunakan segala cara agar kepentingannya tidak terganggu,” ujar pakar yang juga mantan pemain di industri ini.

Cara yang sekarang dilakukan adalah dengan membuat standar-standar baru yang akan susah dipenuhi oleh pengusaha Indonesia. Berikutnya, perusahaan-perusahaan sawit Indonesia akan susah berekspansi. “Lalu, yang jadi saingan bahan olahan dari CPO yang notabene dimiliki AS dan Barat, akan bergerak makin leluasa di dunia global, karena kami sudah dijepit,” ceritanya.

Salah satu caranya adalah lewat pembentukan IPOP (Indonesia Palm Oil Pledge), yakni deklarasi perusahaan sawit Indonesia berkaitan dengan “praktik bisnis berkelanjutan” alias terkait kelestarian lingkungan hidup. Sayangnya, deklarasi ini sudah ditandatangani bersama Kadin di New York, pada September 2014.

Ada empat poin dari kebijakan IPOP :

Satu, no deforestation. Ini diterjemahkan tidak ada penanaman CPO di hutan atau non-hutan dengan kadar HCS (high carbon stock) tertentu.

Kedua, tidak ada penanaman di area hutan gambut.

Ketiga, no explotation. Ini dikaitkan dengan masalah ksejahteraan dan hak-hak pekerja, masyarakat local, serta masyarakat pribumi.

Keempat, supply chain tracebility. Artinya, semua pihak yang terkait dengan proses pengadaan CPO harus mengikuti ketentuan 1-3. 

Dari keempat persyaratan ini, yang paling berat adalah masalah deforestation, yakni tidak membuka lahan di areal yang masih bagus tutupan hutannya (high carbon stock – HCS).  Sialnya, menurut Greenpeace batasan maksimum HCS adalah 35 ton/ha. “Ini artinya sama dengan berhenti ekspansi,” ujar dia. Yang wajar untuk Indonesia, lanjutnya, sekitar 75 ton/ha.

Nah, sekarang ini penandatangan IPOP kebanyakan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai 80% dari perdagangan CPO Indonesia. “Terbayang kan apa yang akan terjadi ke depan?” tanyanya penuh retorika.

Pada akhirnya dia berharap Pemerintah Indonesia menyadari kondisi ini. “Pemerintah harus merenegosiasi mengenai batas bawah HCS. Sebaiknya pemerintah mengadakan studi tentang batasan HCS. Indonesia masih membutuhkan pembangunan. Apa jadinya Papua kalau terus dibiarkan jadi hutan?” tanyanya.