WE Online, Jakarta - Pemerintah diminta untuk membuat peta jalan atau roadmap terkait pembiayaan utang negara sehingga dapat diketahui arah pengelolaan utang ke depannya.
"Sampai kapan kita seperti ini (terus berutang)? Apakah ada roadmap atau rencana jangka panjang ke depannya?," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Nasdem Johnny G Plate saat rapat kerja dengan Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (23/5/2016).
Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Partai PAN Jon Erizal menilai keberadaan roadmap pembiayaan utang tersebut penting karena semakin besar utang yang dilakukan pemerintah semestinya juga memberikan dampak positif yang besar pula ke masyarakat.
"Kita harus jelas sampai titik mana utang ini akan dilakukan. Ini perlu penjelasan yang lebih dalam," ujarnya.
Komisi XI dan Kementerian Keuangan sendiri telah menyepakati untuk membentuk panitia kerja (panja) pembiayaan dan utang negara.
Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menerima pemberitahuan rencana penggunaan kembali (rollover) Barang Milik Negara (BMN) di beberapa kementerian dan lembaga sebagai underlying asset penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2016.
Rollover BMN tersebut berupa tanah dan/atau bangunan senilai Rp4,7 triliun dan Rp7,65 triliun berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-46/MK.08/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan Nomor S-355/MK.08/ 2016 tanggal 11 Mei 2016.
Komisi XI juga meminta Menteri Keuangan untuk melakukan revaluasi aset terhadap BMN yang akan dilakukan rollover. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
Advertisement
