Rizal Ramli Usulkan Penerbitan Obligasi Pembiayaan Infrastruktur

WE Online, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengusulkan adanya penerbitan obligasi yang khusus dilakukan untuk pembiayaan infrastruktur guna menghimpun dana dalam membangun prasarana dan sarana di berbagai daerah.

"Indonesia perlu menerbitkan 'bond' (obligasi) sekitar 100 miliar dolar AS untuk pembiayaan infrastruktur," kata Rizal Ramli dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5/2016).

Rizal mengemukakan hal itu saat menjadi pembicara dalam acara Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Bandung, Jawa Barat, 24 Mei.

Menurut dia, penerbitan obligasi tersebut sebenarnya dapat dilakukan setelah melalui revaluasi seluruh aset BUMN. Namun sayangnya, tak semua menteri di Kabinet Kerja mendukung gagasannya, bahkan tak semua BUMN melakukan revaluasi aset.

"Hanya beberapa BUMN menangkap ide ini melakukan revaluasi aset. Asetnya naik Rp800 triliun. Tapi kalau seluruh BUMN melakukan ini, asetnya akan naik Rp2.500 triliun. Sehingga kita menerbitkan financing 100 miliar dolar AS mempercepat pertumbuhan ekonomi," katanya.

Ia berpendapat bahwa bila gagasan ini dijalankan akan membangkitkan kepercayaan investor yang akan berebutan masuk ke Indonesia, dan dana hasil pembelian obligasi tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia dan sisanya untuk menggerakan sektor riil.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan para investor global mulai meminati instrumen obligasi syariah atau sukuk untuk skema pembiayaan, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri keuangan syariah.

"Peningkatan atas permintaan produk sukuk didukung oleh ekspansi instrumen di berbagai sektor keuangan syariah seperti perbankan, pembiayaan dan 'takaful'," kata Bambang saat menyampaikan pidato pembukaan seminar "Sukuk untuk Pembiayaan Infrastruktur dan Strategi Keuangan Inklusi" di Jakarta, Selasa (17/5).

Bambang mengungkapkan sebanyak 30 yuridiksi di seluruh dunia sudah menerbitkan sukuk sebagai instrumen pembiayaan, dan jumlahnya diproyeksikan makin meningkat untuk mendukung likuiditas di sektor ekonomi syariah, seusai periode krisis 2008.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengenalkan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia kepada ratusan pengusaha asal Korea Selatan guna mempromosikan potensi investasi dan berbisnis di Tanah Air.

"Kendati ekonomi dunia sedang tidak stabil, ketika pasar saham di China melambat dan harga minyak di Amerika turun, tapi mata uang rupiah tetap stabil," kata Presiden dalam sambutannya saat forum bisnis di Seoul, Senin (16/5).

Presiden menambahkan Indonesia juga sedang membangun sejumlah fasilitas infrastruktur antara lain jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan dan bandara serta bendungan untuk irigasi. Beberapa pembangunan proyek infrastruktur tidak hanya dimulai dari Pulau Jawa, namun difokuskan dari daerah pelosok seperti Sumatera Selatan, Sulawesi dan Papua. (Ant)