DPRD Balikpapan Rekomendasikan Stop Proyek APL

Warta Ekonomi -

WE Online, Balikpapan - Komisi III DPRD Balikpapan rekomendasi penghentian sementara operasional pembangunan Borneo Bay milik Agung Podomoro Land di jalan Jenderal Sudirman Balikpapan. Saat pembangunan mall dan apartemen di atas lahan 4 hektar lebih hasil reklamasi ini sudah mencapai 20 lantai.

Rekomendasi ini dikeluarkan  menyusul protes  masyarakat yang ditinggal disekitar lokasi pembangunan   seperti warga RT 5,6,7 dan 55 Kelurahan Klandasan Ilir Balikpapan Kota yang dilakukan sejak dua hari lalu.

"Kesimpulan kita segera membuat rekomendasi penghentian sementara kegiatan sampai menyelesaikan poin yang menjadi keluhan yang harus diatasi kebisingan, masalah debu, kotoran yang menutupi parit," ungkap Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Andi Arif usai memimpin rapat dengar pendapat dengan Pandega Citra Niaga selaku perusahaan pengelola milik APL, DTKP, BLH, dan perwakilan warga, Selasa (24/5/2015).

Menurutnya, rekomendasi penghentian akan disampaikan kepada pemerintah kota untuk ditindaklanjuti  SKPD sehingga kedepan persoalan ini bisa selesai.

"Proses pembangunan sudah 3 tahun  Karena sudah maklum akhirnya tidak tahan meledak dan demo. Kita buat surat rekomendasi ke walikota, DTKP , dan BLH kami minta ke APL segera mengatasi keluhan," ujarnya.

Dalam perizinan diketahui pelaksanaan proyek dilaksanakan jam kerja hingga pukul 22.00 waktu setempat.

"Saat ini jam 12 hingga pagi sehingga bising. Intinya kebisingan, aktivitas malam istirahat terganggu. Masalah mobil keluar masuk jalan tidak bersih. Kita minta segera dibuatkan bak kontrol, jalan-jalan lalu lintas dibuat bak sampah," tandasnya.

Konsekuensi bakal dikenai sanksi administrasi. Politisi Golkar ini menambah jika tidak digubris bisa saja  pembangunan yang dilakukan APL dihentikan selamanya. Menanggapi hal ini, PT Pandega Citra Niaga Yayuk menolak berkomentar.

"No comment ya," ujar sambil meninggalkan gedung DPRD Balikpapan.

Rencana hari ini BLH sudah akan merapatkan untuk membentuk tim. Soal kelanjutan pelaksanaan proyek APL menurutnya bergantung pada kesiapan APL merespons tuntutan warga.

"Tergantung tadi kata Pak Andi, tergantung kesiapan teman-teman Pandega. Kalau teman-teman Pandega dalam 24 jam sudah langsung menyelesaikan ya mereka bisa langsung melanjutkan. Selesai tidak selesai tetap akan dibentuk tim untuk mengawasi. Oh, jelas dong. Jelas," jelas Sekretaris BLH Kota Rosmarini.

BLH mengakui minim pengawasan mengingat SDM yang terbatas. Selain itu APL juga dinilai nakal sehingga tidak heran kasus ini muncul.

"Selama ini memang ada tim tapi ya namanya mucil ya kan. Ibarat anak ada yang mucil ada yang tidak. Ibarat kita ini anaknya banyak, artinya yang diurusi tidak cuma itu saja. Kemudian keterbatasan SDM juga, sekota harus diawasi. Artinya mudah-mudahan lebih baik lagi kan dengan sudah difasilitasi seperti tadi " tukasnya.