WE Online, Tangerang - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mesti mengantisipasi ancaman krisis ekonomi dengan baik agar tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat.
Hal ini disampaikan Mohammad Jumhur Hidayat saat menghadiri Konferensi Cabang DPC KSPSI Kota Tangerang bertema Membangun KSPSI yang Cerdas dan Profesional di Aula Remaja Kuring, Tangerang, Jumat (27/5/2016).
"Bersiap-siap hadapi situasi yang memburuk. Saat ini sedang terjadi perlambatan ekonomi dunia, nilai dolar AS yang tak terkontrol, pengangguran dan PHK yang terus mengancam, dan terus berkurangnya daya beli. Respons setiap negara hadapi krisis berbeda-beda. Di 97-98, Thailand memiliki caranya sendiri, demikian pula Filipina, Malaysia dan lainnya. Di Indonesia hasilkan reformasi," katanya.
Jumhur mengingatkan sikap pemerintah yang tidak cerdas dalam mengantisipasi dan merespons ancaman krisis ekonomi bakal mengulang momen reformasi yang terjadi pada era pemerintahan Soeharto lalu.
"Dalam situasi krisis kita harus bersiap-siap dan cerdas dalam merespons. Bila tak bijak dan salah respons maka bisa terjadi reformasi jilid II," tegasnya.
Gerakan buruh, lanjutnya, harus terus mengkritisi kebijakan yang merugikan rakyat dan mengancam keutuhan bangsa Indonesia, misalnya invasi puluhan ribu pekerja asing Tiongkok. Dalam menyiasati kebijakan Tiongkok tersebut, ia mendesak pemerintah tak boleh kalah cerdas guna melindungi rakyatnya sendiri.
"Itu bukan keputusan rasional bisnis, tapi misi negara Tiongkok. Salut atas kebijakan Tiongkok beli jutaan hektar tanah, kembangkan investasi, dan datangkan pekerja hingga ekspor kembali guna penuhi kebutuhan dalam negeri," sindir Jumhur.
Dia menyarankan pemerintahan Jokowi-JK harus bekerja keras mengatasi perlambatan ekonomi agar tidak terjadi huru-hara akibat keresahan rakyat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
