Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Perusahaan Asal Utah AS Siap Berinvestasi di Indonesia

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Perusahaan Utah, Amerika Serikat, menyampaikan kesiapannya untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Minat investasi tersebut disampaikan dalam pertemuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dengan Letnan Gubernur Utah Spencer J. Cox yang merupakan Kepala Pemerintah Negara Bagian Utah.

Dalam pertemuan tersebut, Letnan Gubernur Utah mengemukakan bahwa negara bagian Utah merupakan negara bagian yang memiliki middle income tertinggi dan memiliki peluang untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Perusahaan-perusahaan internasional yang berasal dari Utah di antaranya jaringan hotel Marriott, perusahaan software Adobe, serta perusahaan platform marketplace E-Bay.

Franky Sibarani mengemukakan bahwa Letnan Gubernur Cox mengapresiasi reformasi kebijakan investasi yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia  dan berharap hubungan ekonomi antara Utah dan Indonesia dapat lebih erat terutama setelah reformasi tersebut.

"Letnan Gubernur menyampaikan bahwa saat ini Utah memiliki program ekonomi yang salah satunya adalah mendorong para pengusaha Utah untuk dapat berinvestasi di negara-negara lain dan berharap para pengusaha tersebut dapat melihat Indonesia sebagai lokasi yang potensial untuk perluasan bisnis," ujarnya dalam keterangan resmi kepada media, di Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Menurut Franky, dari keterangan yang disampaikan oleh Letnan Gubernur Utah tersebut, para pengusaha Utah di level middle sampai high income tersebut sangat terbuka untuk berbisnis di level internasional yang ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan besar asal Utah.

Middle income tertinggi tersebut, kata Franky, dikarenakan salah satunya adalah karena penduduk kaya di Utah yang selalu membantu penduduk dengan pendapatan rendah untuk dapat berbisnis atau memperbaki tarad hidupnya.

"Hasilnya penduduk low income tersebut perlahan meningkat menjadi penduduk middle income yang kemudian terus menambah jumlah middle income people di Utah," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKPM juga mengapresiasi positif komitmen perusahaan perhotelan di Utah yang ingin melakukan ekspansi di 10 destinasi pariwisata di Indonesia.

"Ini sangat positif terhadap upaya pemerintah untuk mengembangkan pariwisata nasional. Serta sejalan dengan sektor prioritas yang telah ditetapkan oleh BKPM," imbuh Franky.

Letnan Gubernur Utah Spencer J. Cox juga menyinggung mengenai Utah adalah state terbaik untuk berbisnis karena biaya berbisnis di Utah cukup rendah.

"Jika San Fransisco memiliki Silicon Valley, Utah memiliki Silicon Slopes yang merupakan istilah karena Utah juga sudah mulai menjadi markas perusahaan IT seperti Adobe dan E-bay. Slopes berasal dari ski resort yang sangat terkenal di Utah dan ramai dikunjungi wisatawan lokal hingga internasional di awal tahun," ungkapnya.

Dalam pertemuan di kota Salt Lake City tersebut, Kepala BKPM didampingi oleh Deputi in charge AS BKPM Azhar Lubis, pejabat kantor perwakilan IIPC Elsa Noviliyanti serta perwakilan dari KJRI Los Angeles yang membawahi wilayah Utah. Sementara Letnan Gubernur Spencer J. Cox didampingi oleh perwakilan dari Governor's Office of Economic Development serta Department of Diplomacy and Protocol.

Amerika Serikat tergolong negara prioritas pemasaran investasi, Dari data yang dimiliki oleh BKPM pada tahun 2015, nilai realisasi investasi AS mencapai US$ 893 juta terdiri dari 261 proyek dengan didominasi oleh sektor-sektor pertambangan. Dari sisi komitmen, tercatat masuknya komitmen US$ 4,8 miliar terdiri dari 76 proyek.

Untuk diketahui, BKPM pada tahun 2016 menargetkan capaian realisasi investasi bisa tumbuh 14,4% dari target tahun 2015 atau mencapai Rp 594,8 triliun. Realisasi ini dikontribusi dari PMA sebesar Rp 386,4 triliun atau naik 12,6% dari target PMA tahun lalu, serta dari PMDN sebesar Rp 208,4 triliun naik 18,4% dari target PMDN tahun lalu.

Untuk mencapai target tersebut, BKPM pada  menetapkan 10 negara prioritas termasuk di antaranya Amerika Serikat, Australia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, RRT, Timur Tengah, Malaysia, dan Inggris.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: