Dua Agenda Besar BI Untuk Memperdalam Pasar Keuangan

Warta Ekonomi -

WE Online, Tangerang - Bank Indonesia (BI) baru saja memiliki dua departemen baru, salah satunya ialah Departemen Pengembangan Pasar Keuangan. Departemen ini merupakan pengembangan dari task force pendalaman pasar keuangan yang bertugas menerbitkan lebih banyak produk/ instrumen keuangan agar Indonesia memiliki pasar keuangan yang lebih dalam.

Belum setahun berdiri, Namun menurut Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsyah, pihaknya sudah dihadapkan dua agenda besar.

"Pertama, kami ingin pasar Repurchase Agreement (Repo) menjadi lebih berkembang. Kedua, kami ingin pasar derivatif untuk transaksi hedging juga berkembang," ujar Nanang dalam Pelatihan Wartawan Ekonomi di Hotel Aryaduta, Tangerang, Sabtu (28/5/2016).

Menurutnya dua agenda ini begitu penting karena berdekatan dengan kebijakan BI yang sebentar lagi diluncurkan.

"Agenda pertama untuk mendukung reformulasi kebijakan suku bunga acuan dari BI Rate menjadi BI 7-Day Repo Rate yang berlaku pada 19 Agustus 2016," paparnya.

Sedangkan agenda kedua untuk mendukung kebijakan BI yang mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk melakukan transaksi lindung nilai (hedging) ketika melakukan pinjaman luar negeri.

"2017 seluruh dunia usaha yang melakukan pinjaman luar negeri harus melakukan hedging. Tentu nanti dari sisi demand ini akan berkembang makanya dari sisi banknya juga perlu disiapkan supply-nya," sebut Nanang.

Sejauh ini, dia mengakui pasar keuangan Indonesia masih belum dalam. Hal ini terlihat dari peran pembiayaan formal di Indonesia yang masih terbatas dan belum cukup terdiversifikasi, jauh tertinggal bila dibandingkan peer country.

Sebagai perbandingan saja, peran pembiayaan formal Malaysia sudah 396% terhadap PDB dengan rincian kredit bank 156%, saham 116%, obligasi negara 75%, dan obligasi korporasi 49%. Sedangkan pembiayaan formal Indonesia baru 101% dari PDB dengan rincian kredit bank 45%, saham 36%, obligasi negara 18%, dan obligasi korporasi 2%.

"Data itu menunjukkan ruang mengembangkan pasar kita masih sangat besar. Inilah yang menjadi tantangan BI, Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah," tutupnya.