Menanti Rekonsiliasi Menyeluruh Partai Golkar

WE Online, Jakarta - Partai Golkar secara resmi sukses menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa pertengahan bulan Mei 2016 di Bali dan menghasilkan kepemimpinan baru di bawah komando Ketua Umum Setya Novanto dan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie.

Munaslub itu sejatinya belum tuntas dengan hanya memilih ketua umum baru, sebab agenda yang tidak kalah penting adalah rekonsiliasi menyeluruh pasca-konflik internal yang kelak dibuktikan dalam kepengurusan baru DPP Golkar.

Novanto harus mengakomodasi seluruh faksi yang selama ini pernah berseteru di dalam kepengurusan baru. Pekerjaan rumahnya kian besar karena ruang kepengurusan hanya berjumlah 200 kursi.

Juru bicara Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pihaknya mencoba merestrukturisasi partai sehingga kursi kepengurusan tidak akan lebih dari 200 orang. Terbatasnya kursi kepengurusan berimbas pada banyaknya kader yang tidak puas karena tidak mendapatkan tempat di DPP Partai Golkar.

Akibat terbatasnya ruang kepengurusan, Golkar kembali memunculkan deretan jabatan di internal partai, semata-mata untuk mengakomodasi senior partai. Jabatan itu antara lain Dewan Pembina, Dewan Pakar, hingga Dewan Penasehat.

Belakangan ini beredar surat kepengurusan Golkar yang belum bisa diverifikasi kebenarannya, yang berisi sejumlah nama-nama kader Golkar lengkap beserta jabatannya.

Surat itu mengundang reaksi publik, sebab dari sejumlah nama-nama yang tertera disebut-sebut pernah bersinggungan dengan hukum.

Nurul Arifin selaku orang dekat Novanto mengaku tidak tahu persis kebenaran nama-nama dalam surat itu. Namun secara lugas Nurul berpendapat siapa pun yang pernah bersinggungan dengan hukum tidak dilarang berpolitik selama yang bersangkutan telah mempertanggungjawabkan kesalahannya di hadapan hukum.

Nurul meyakinkan bahwa Novanto beserta tim formatur akan melihat segala aspek legalitas dalam menempatkan kader di dalam kepengurusan, termasuk soal keterlibatan kader dalam masalah hukum.

Yang jelas, ujar Nurul ia sudah dua tahun kerja dengan Novanto, dan menilai Ketum Golkar itu sangat akomodatif bahkan tidak enakan sehingga seringkali dimanfaatkan lawan politik.

Dia menekankan terbatasnya kursi kepengurusan yang tidak berbanding lurus dengan banyaknya kader yang harus ditampung membuat Novanto harus selektif.

Bahkan, lanjut Nurul mereka di tim sukses tidak seluruhnya bisa masuk kepengurusan.

Pekerjaan Rumah Inisiator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menekankan kepengurusan baru Golkar, hanya bisa dipastikan setelah ditandatangani oleh formatur dan diumumkan resmi oleh Ketua Umum terpilih.

Doli meminta seluruh pihak berhati-hati dalam menanggapi surat kepengurusan yang belakangan beredar.

Doli hanya berpesan agar kepengurusan baru Golkar disusun secara bijak dengan tidak mengesampingkan tujuan rekonsiliasi menyeluruh. Selain itu kepengurusan baru juga diharapkan tidak menambah beban baru bagi partai.

Kepengurusan baru paling tidak harus mencerminkan beberapa hal seperti, harus benar-benar memenuhi unsur rekonsiliasi, artinya mewakili semua faksi yang ada selama ini, harus disusun berdasarkan merit system, dilihat kapasitas, kemampuan, 'right man on the right place', dan tentu memenuhi aspek prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.

Doli mengatakan pekerjaan rumah bagi kepengurusan baru ke depan sangat banyak, terutama dalam memulihkan citra partai dan membawa Golkar mencapai kejayaan dalam pemilu mendatang.

Oleh karena itu Doli mengingatkan sudah seharusnya wajah DPP Golkar diisi oleh kader-kader muda potensial, sebagai wujud regenerasi nyata di internal partai beringin dan menjawab peluang munculnya pemilih muda pada pemilu mendatang. Terlebih kepemimpinan Novanto telah membentuk tiga dewan baru yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar, yang telah mengakomodasi kader-kader senior.

Tim Formatur perumus kepengurusan DPP Partai Golkar dipimpin langsung oleh Setya Novanto selaku Ketua Umum Partai Golkar yang terpilih dalam Munaslub 2016.

Tim Formatur ini beranggotakan sejumlah unsur seperti dua pimpinan DPD I dari wilayah Indonesia bagian barat, dua pimpinan DPD I dari wilayah Indonesia bagian tengah, dua pimpinan DPD I dari Indonesia wilayah bagian timur, dan masing-masing satu pimpinan ormas dan satu perempuan.

Tim Formatur mempunyai waktu 15 hari sejak dibentuk pada Selasa (17/5) lalu untuk menyusun kepengurusan Partai Golkar yang rekonsiliatif. (Ant)