Susi Minta Bantuan KKP Perlu Diawasi Penggunaannya

WE Online, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai pihak terkait untuk mengawasi penggunaan bantuan yang telah disalurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke berbagai daerah.

"Saya juga meminta agar seluruh belanja barang tahun 2016 yang akan diserahkan kepada masyarakat dapat diawasi proses penetapan calon penerimanya, diutamakan yang telah berbadan hukum," kata Menteri Susi saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) KKP 2016 di Jakarta, Senin (30/5/2016).

Susi mengutarakan harapannya agar setelah Rakernis selesai dilaksanakan, data yang terhimpun dapat diunggah di situs sehingga publik bisa ikut memberikan masukan.

Nantinya, menurut dia, akan ada tim verifikator yang akan melakukan verifikasi setiap bulan sampai saatnya barang tersebut disalurkan ke masyarakat.

"Perencanaan program tahun 2017 tetap harus memprioritaskan stakeholder, dan tetap perhatikan efisiensi dan efektifitas," katanya.

Sebagaimana diwartakan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mempublikasikan data penerima bantuan sebagai bentuk mendorong transparansi dari pengggunaan anggaran.

"Kiara mengapresiasi inisiatif publikasi ini, setidaknya apa yang kita sampaikan ditindaklanjuti," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Senin (9/5).

Abdul Halim mengingatkan bahwa saat ini anggaran pemberdayaan kelautan dan perikanan dinilai masih terlalu kecil dengan mekanisme penyaluran yang amburadul serta kurangnya pengawasan dan evaluasi.

Untuk itu, ujar dia, Kiara mengusulkan bukan hanya data penerima bantuan, tetapi KKP juga agar dapat membuka data program pemberdayaan mulai dari mata program atau aktivitas, nominal anggaran, dan pola intervensi sehingga dari tahun ke tahun bisa diawasi secara terbuka oleh masyarakat.

Dengan perkataan lain, lanjutnya, maka nilai yang ingin dikedepankan dengan sistem tersebut adalah transparansi pemakaian APBN. "Jika hari ini sudah dibuka datanya, maka upaya lanjutannya adalah melakukan pengawasan dan evaluasi di akhir program," kata Sekjen Kiara.

Ia berpendapat dengan upaya tersebut, maka risiko tumpang tindihnya kelompok masyarakat "pesanan" yang menjadi penerima fasilitas anggaran bisa dihindarkan.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memublikasikan data penerima bantuan langsung masyarakat sektor kelautan dan perikanan melalui aplikasi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan transparansi kepada publik. (Ant)