Tolak PHK Massal, Gerindra Ajak PNS Seluruh Indonesia Turun ke Jalan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Rencana pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang ingin melakukan pemangkasan satu juta pegawai negeri sipil (PNS) hingga tahun 2019 mendatang mendapat penolakan dari Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono mengatakan pihaknya menolak keras kebijakan tersebut meski dengan alasan melakukan efisiensi anggaran negara. Apalagi, imbuhnya, Presiden Jokowi pernah berjanji pada kampanye pilpres tahun 2014 untuk mengangkat tenaga honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil.

"Akhirnya terbuka sudah kedok Jokowi sebagai antek neolib dan kapitalis dengan menciptakan kebijakan yang berdampak pada PHK buruh besar-besaran dan rencana pemecatan satu juta PNS dengan alasan efisiensi anggaran negara," katanya dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Arief mengaku heran dengan kebijakan pemerintah tersebut karena sangat bertolak belakang dengan "pemberian lapangan kerja" terhadap tenaga kerja asing, terutama yang berasal dari negara China.

"Di sisi lain pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo justru menjadikan Indonesia sebagai surga bagi buruh asing untuk mencari nafkah di Indonesia. Hal ini sangat jelas dengan persetujuan pemerintah Indonesia dengan para investor dari China yang memperbolehkan investasi China dengan memperkerjakan buruh dari China mulai dari buruh unskill hingga advance buruh," ujarnya.

Ditambahkan, ia menilai kebijakan impor produk manufaktur tidak tepat karena dapat mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Ia menjelaskan hal itu dapat terjadi karena banjirnya produk impor murah di dalam negeri akan membuat produk lokal kalah bersaing.

"Konyolnya lagi janji Joko Widodo saat kampanye akan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun hanyalah tinggal janji dan jauh panggang dari api. Dan 10 juta lapangan kerja baru ternyata hingga hampir dua tahun belum ada lapangan kerja baru bagi rakyat dan yang ada justru PHK besar besaran akibat lesunya ekonomi," paparnya.

Ia mendesak pemerintah untuk mencegah membanjirnya buruh asing ke Indonesia dengan melarang investasi asing yang dibarengi memperkerjakan tenaga kerja asing unskill agar tidak terjadi ledakan pengangguran bagi buruh Indonesia.

"Partai Gerindra juga mengajak para PNS di seluruh Indonesia untuk turun ke jalan dan melakukan mogok untuk menolak PHK massal satu juta PNS oleh pemerintah," pungkasnya.