BPJS Kesehatan Serahkan Data Peserta PBI-KIS ke DPR

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Selasa (31/5/2016) menyerahkan data peserta Penerima Bantuan Iuran Kartu Indonesia Sehat (PBI-KIS) kepada Komisi IX DPR RI. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan sebelumnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengharapkan data tersimpan dalam harddisk eksternal tersebut dapat menjadi bahan pengawasan oleh anggota parlemen.

"Kami serahkan satu eksternal harddisk yang memuat seluruh data, nama dan alamat PBI-KIS. Kemudian juga akan menyerahkan agregatnya per Provinsi untuki diketahui DPR dan publik, dan data ini sudah terbuka. Dan untuk DPR, kalau ke daerah bisa juga mengecek langsung apakah yang bersangkutan sudah menerima atau ada perubahan statusnya," kata Fachmi Idris saat menyerahkan data kepada Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf di kompleks parlemen, Jakarta.

Fachmi menjelaskan, hingga April 2016, PBI-KIS yang sudah dibagikan ke masyarakat telah mencapai 87 juta orang. Namun dari jumlah itu yang sudah dipegang oleh pemiliknya berjumlah sekitar 80 juta. Selisih 3-7 juta kartu masih memerlukan penelaahan ulang karena ada perubahan status kependudukan atau juga tidak lagi digolongkan pada warga miskin.

"KIS sudah kita cetak 100%, distribusi ke pihak ketiga 100%. Dari total 87 juta yang kita cetak, yang sudah langsung diterima masyarakat yang dikirim pihak ketiga itu 80 juta lebih. Sisanya, ada yang mesti kita 'retur' karena alamat tidak lengkap, ada yang sudah berubah status, tidak miskin lagi, kemudian ada juga yang dikembalikan karena yang bersangkutan sudah tidak ada di tempat," jelasnya.

Ke depan kata Fachmi, pihaknya akan terus berupaya melengkapi kekurangan peserta PBI-KIS hingga ada pernyataan dari Wali Kota dan Bupati setempat bahwa yang bersangkutan sudah harus dihapus namanya dari data itu.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan program KIS ini merupakan salah satu program utama pemerintah sehingga sudah seharusnya dipastikan pelaksanaannya dilakukan dengan baik.

"Saat ini pelayanan BPJS Kesehatan sudah mencakup 167 juta jiwa, jumlah terbanyak di dunia. Kami tentu melihat supaya BPJS Kesehatan tidak hanya menjadi asuransi biasa, harus ada nilai lebihnya, yaitu pertama para penerima bantuan iuran warga miskin dan tidak mampu itu bisa ditanggung negara," ungkap Dede.

Ia menambahkan data yang diperoleh tersebut dapat digunakan oleh anggota DPR RI untuk mengecek akurasinya di lapangan dan disinkronisasikan dengan data Kementerian Sosial.

"Ini karena pengiriman kartu KIS dilakukan pihak ketiga, baru sekitar 80 juta lebih dari 87 juta yang direncanakan. Artinya, sambil menunggu 7 juta yang diverifikasi, yang menerima yang ada dulu. Kami memiliki jaringan untuk mengkonfirmasi itu ke daerah. Setelah itu kami akan terjun ke lapangan, apakah benar orang yang membutuhkan yang mendapatkan kartu itu," tuturnya.

Sekadar informasi, data penerima KIS atau peserta PBI itu terdiri dari semua provinsi dan kemudian juga didata berbasis kabupaten/kota hingga kecamatan.

KIS adalah tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis. KIS diterbitkan oleh BPJS kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran.