KEIN Ingin Industri Busana Muslim Didukung 'Stakeholder'

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menginginkan industri busana muslim didukung oleh semua pemangku kebijakan "stakeholder" terkait karena industri kreatif tersebut dinilai menyumbang besar pertumbuhan ekonomi nasional.

"Industri busana muslim memang sudah berjalan dengan sangat baik, tapi akan lebih baik lagi jika kita kerjakan bersama-sama dengan semua stakeholder (pemangku kebijakan) yang tekait," kata Ketua Kelompok Kerja Industri Kreatif KEIN Irfan Wahid melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Irfan menyebutkan ada dua komponen besar dalam industri kreatif, yakni bidang kuliner atau makanan dan busana.

Namun, industri busana muslim menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di bidang kreatif.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo juga telah menyetujui inisiasi KEIN untuk melakukan pertemuan dengan berbagai lintaskementerian, seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif untuk mendisuksikan industri busana muslim di Indonesia.

Irfan mengakui bahwa potensi mengembangkan industri busana muslim sangat besar apalagi Indonesia merupakan satu dari lima besar negara anggota Organisasi Kerjasama negara Islam (OKI) yang mengekspor busana muslim terbesar selain Bangladesh, Turki, Maroko dan Pakistan.

"Namun, Indonesia saat ini juga masih menjadi negara dengan peringkat kelima konsumen busana muslim tingkat dunia, selain peringkat tiga besar lainnya yaitu Turki, Uni Emirat Arab dan Nigeria," kata Irfan.

Saat ini ada beberapa negara yang bersiap menguasai pasar busana muslim dunia, di antaranya Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Malasyia, Amerika Serikat, Italia, Thailand, Jepang, Italia, Inggris, dan Prancis.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah mengatakan perlu sarana promosi yang besar untuk mewujudkan Indonesia sebagai kiblat busana muslim sedunia tahun depan.

"Untuk sarana promosi yang diperlukan adalah database dan katalog industri yang lengkap, dan saat ini sarana tersebut masih kurang. Padahal setiap kita melangkah tentunya harus memiliki angka atau data," ujar Euis.

Ia menambahkan Kementerian Perindustrian berniat memberikan fasilitas bagi pelaku industri busana muslim untuk mengikuti pameran busana baik di dalam maupun di luar negeri. (Ant)