Dubes: Butuh Waktu Negosiasikan Hubungan Inggris-UE

Warta Ekonomi, Jakarta -

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik mengatakan, dibutuhkan waktu untuk menegosiasikan hubungan Inggris dan Uni Eropa setelah hasil referendum menyatakan bahwa Inggris keluar dari UE.

"Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, apa yang kita tahu adalah Perdana Menteri David Cameron akan mundur dari pemerintahan dan Inggris akan memiliki kepemimpinan baru. Kepemimpinan baru ini akan melangkah maju ke proses negosiasi dengan UE, menerapkan semua pengaturan dalam hal hubungan baru dengan UE," katanya pada konferensi pers di Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, Jakarta, Sabtu (25/6/2016).

Dubes Moazzam mengatakan, negosiasi baik proses maupun pelaksanaannya akan membutuhkan waktu.

"Pemimpin yang baru akan memulai secara resmi proses negosiasi dengan UE," tuturnya.

Dia mengatakan, keluar dari UE menjadi perdebatan yang alot dan besar di Inggris, namun seluruh masyarakat Inggris telah menentukan pilihannya lewat referendum.

Dubes Moazzam mengatakan, akan ada pengaturan lebih lanjut mengenai hubungan Inggris dan UE. Meski demikian, hubungan bisnis dengan UE dan negara-negara lain tetap akan berlanjut.

"Sekarang kita perlu waktu untuk menyesuaikan hasilnya. Kita perlu waktu untuk memahami keputusan yang telah dibuat oleh orang-orang Inggris. Kita semua perlu tenang dalam kebersamaan, dan bersama dengan beberapa pemulihan negara untuk bergerak maju dalam beberapa bulan mendatang, sehingga mengetahui bagaimana kita bertindak ke depan terkait keputusan warga Inggris yang memisahkan diri dari UE," ujarnya.

Demikian pula hubungan kemitraan antara Indonesia dan Inggris, misalnya di bidang pendidikan dan perdaganan tetap berlanjut dan semakin dipererat, katanya.

Dalam kurun waktu satu tahun ini, Indonesia dan Inggris telah menandatangani tujuh kesepakatan kerja sama dalam bidang pendidikan, inovasi dan penelitian, kerjasama kepolisian, ruang udara, industri kreatif, olahraga dan sektor maritim.

Dubes Moazzam mengatakan ratusan pelaku bisnis Inggris dan Indonesia juga terus mempererat kemitraan.

"Jumlah siswa Indonesia yang belajar di Inggris serta mereka yang mengunjungi Inggris juga jumlahnya melebihi rekor. Begitu juga dengan para dosen, guru serta peneliti Inggris dan Indonesia yang bekerja sama juga meningkat jumlahnya.

Selain itu, Dubes Moazzam mengatakan para pemuka agama Inggris dan Indonesia juga saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk menjaga toleransi serta pluralisme.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia mencermati dari dekat proses dan hasil referendum yang dilakukan di Inggris pada tanggal 23 Juni 2016.

Hasil referendum akan melahirkan tatanan politik dan ekonomi baru di Inggris dan Eropa. Namun, dampak langsung referendum tersebut baru akan terlihat setidaknya dua tahun ke depan.

"Hasil referendum di Inggris tidak serta merta langsung berlaku, karena pasal 50 treaty on European Union harus diaktifkan dan negosiasi antara Inggris dan UE harus berlangsung untuk menyepakati 'Withdrawal Agreement'," katas Menteri Luar Negeri Indonesia Retno dalam siaran pers.

"Hubungan Inggris dan UE ke depan akan ditentukan dan diatur dalam 'Withdrawal Agreement' seperti terkait isu-isu mengenai tarif perdagangan, 'freedom of movement of people', pengaturan keuangan dan status hukum Inggris dalam berbagai perjanjian internasional UE dengan negara lain akan ditentukan dalam 'Withdrawal Agreement'," katanya. (Ant)