Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

China ingin Gandeng Barat Berantas Korupsi

Warta Ekonomi, Shanghai, China -

China merasa perlu untuk "memperkecil perbedaannya" dengan sejumlah negara Barat tempat para pejabat korup melarikan diri dan mencari bantuannya, badan pengawas korupsi tinggi negara itu mengatakan.

Pernyataan itu keluar saat Beijing berusaha menangani kekhawatiran terkait ketentuan hukum dan transparansi dalam penyelidikan korupsi mereka.

China telah berusaha untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam kampanye "Perburuan Rubah" mereka untuk melacak para pejabat dan eksekutif bisnis yang diduga melakukan korupsi dan melarikan diri ke luar negeri.

Namun sejumlah negara Barat enggan menandatangani kesepakatan ekstradisi dengan China, tempat adanya perlakuan buruk terhadap para tersangka kriminal masih menjadi sebuah masalah, dan pengadilan yang ada tidak berdiri sendiri dari Partai komunis yang berkuasa. Mereka mengatakan bahwa China belum memberikan bukti yang cukup terkait tuduhan yang dijatuhkan kepada tersangka.

Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (CCDI) menuliskan dalam sebuah pernyataan online pada Minggu akhir bahwa kesepakatan ekstradisi China dan program pendampingan yudisial para kriminal sebagian besar dilakukan dengan sejumlah negara berkembang, namun para pejabat yang tersangkut kasus korupsi cenderung untuk melarikan diri ke sejumlah negara maju di Barat.

"Kita harus memperkuat koordinasi dan kerjasama kami dengan negara-negara yang menjadi tempat kaburnya oknum korup, mengutarakan gagasan kami dengan jelas, memperkecil perbedaan, mencari dukungan, dan menolak ketentuan kuasa para tersangka korupsi," ujarnya.

Presiden China Xi Jinping telah melaksanakan kampanye selama setahun untuk memberantas korupsi yang telah menjatuhkan ratusan orang pejabat dari seluruh tingkat pemerintahan, termasuk banyak yang merupakan saingan politik tingginya.

Pada awal bulan ini, CCDI yang merupakan perpanjangan tangan Partai komunis yang berkuasa, mengutuk "sejumlah orang" yangmelindungi para pejabat korup dengan mengatasnamakan hak asasi manusia, namun tidak menyebutkan nama siapa yang dimaksud. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: