Vaksin Palsu Sangat Merugikan Konsumen

Warta Ekonomi, Jakarta -

Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP) mengapresiasi keberhasilan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam membongkar jaringan pembuat dan pengedar vaksin palsu sebagai upaya menjalankan tugas untuk melindungi masyarakat.

"Ini membuktikan kepedulian aparat terhadap kerugian sebagai dampak peredaran vaksin palsu. Bukan saja dari sisi materi tetapi lebih kepada proteksi kesehatan yang tidak terbentuk dalam sistem kekebalan anak-anak kita karena vaksinya palsu," ungkap Ketua MIAP Widyaretna Buenastuti di Jakarta, Jumat (1/7/2016).

Untuk diketahui, Mabes Polri telah menyampaikan temuan vaksin palsu yang antara lain adalah vaksin hepatitis, campak, vaksin tuberkolosis dan BCG. Vaksin palsu tersebut beredar di wilayah Jakarta, Bogor, Banten dan Jawa Barat, pada pertengahan Juni 2016.

Vaksin palsu ini beredar melalui jaringan yang melibatkan tiga kelompok, yaitu pengumpul botol vaksin bekas pakai, lalu peraciknya, kemudian distributor yang disalurkan ke fasilitas-fasilitas kesehatan.

"Melihat kondisi temuan tersebut tentunya kita semua perlu lebih waspada terkait jaringan yang menunjang beredarnya vaksin palsu di sekitar kita. Jelas perbuatan para oknum ini hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi sendiri tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap generasi muda kita yang memerlukan proteksi dari vaksinasi yang benar," jelas Widyaretna.

Merujuk kepada pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terkait peredaran vaksin palsu ini, MIAP turut menghimbau agar masyarakat  yang khawatir atau ragu dengan vaksinasi bagi buah hatinya, agar mengikuti arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dengan mendatangi Fasilitas Kesehatan terdekat, serta berkonsultasi dengan dokter atau tenaga perawat terpercaya.

MIAP juga mengapresiasi sinergi antara Kementerian Kesehatan, BPOM dan POLRI yang cepat tanggap dalam mencari solusi bagi masyarakat, terkait peredaran vaksin palsu tersebut. MIAP memberikan beberapa catatan yang seyogianya dikerjakan bersama-sama, tidak hanya pemerintah.

Pertama, komunikasi yang jelas kepada masyarakat, terutama bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan bahwa vaksin yang diberikan pada anaknya adalah asli yang mengandung proteksi yang dibutuhkan tubuh.

Kedua, pengawasan dari masing-masing institusi untuk memastikan bahwa vaksin diperoleh dari jalur pengadaan resmi yaitu distributor vaksin yang ditunjuk produsen dan telah tersertifikasi. Distributor vaksin di Indonesia tidak banyak, dan seharusnya semua fasilitas kesehatan bisa memastikan ini.

Ketiga, proses penyidikan dan penegakan hukum terus dilakukan dengan cermat dan seksama hingga sampai ke tingkat pengadilan dengan hukuman yang setimpal kepada para pelaku.

"Peristiwa ini mengagetkan bagi kita semua dan mari kita cari solusinya bersama. Tak perlu saling menyalahkan terutama dalam bulan yang penuh berkah ini. Semoga ini membuka jalan yang lebih lebar dan langkah yang cepat dalam pemberantasan terhadap vaksin palsu, obat palsu, kosmetik palsu. Pemberantasan produk palsu menjadi lebih tersinergikan, lebih sistematis, dan menjadi perhatian kita bersama untuk bergerak bersama," tutup Widyaretna.