Lagi, Pemimpin Daerah Larang Main Pokemon Saat Jam Kerja

Warta Ekonomi, Bandar Lampung -

Bupati Waykanan, Provinsi Lampung, Raden Adipati Surya melarang aparatur sipil negara bermain game berbasis global positioning system (GPS) saat jam kerja karena dapat mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami mendukung pemerintah pusat untuk melarang ASN di lingkungan Kabupaten Waykanan bermain game berbasis GPS karena dapat mengganggu kineja dan pelayanan kepada masyarakat," kata dia di Waykanan, Minggu.

Menurut dia, game berbasis GPS yang sedang marak di Indonesia bahkan nasional membuat pemerintah pusat harus mengambil langkah tegas untuk melarang ASN di kalangan pemerintahan untuk tidak bermain game berbasis GPS seperti permainan "pokemon go".

Selain itu dengan bermain game virtul berbasis GPS pemerintah harus melakukan kewaspadaan dan memgantisipasi karena menimbulkan potensi kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instansi.

"Dalam Surat Edaran Kemen-PAN RB sudah jelas larangannya. Jadi saya akan bertindak tegas kepada seluruh jajaran ASN yang ada di lingkungan Pemkab Waykanan untuk tidak bermain game virtual berbasis GPS tersebut," tegasnya.

Adipati menerangkan isi surat yang diedarkan oleh Kementerian-PAN RB dengan nomor B/2555/M.PANRB/07/2016 berbunyi sebagai bentuk kewaspadaan dan mengantisipasi timbulnya potensi kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instalasi pemerintah, serta menjaga produktivitas dan disiplin aparatur sipil negara, bersama ini kami sampaikan kepada para pimpinan di satuan kerja masing-masing untuk melarang ASN bermain game berbasis virtual global positioning system (GPS) di lingkungan instalasi pemerintah. Serta Sehubungan dengan hal tersebut, agar para pejabat pembina kepegawaian (PPK) di lingkungan masing-masing untuk melakukan pemantauan dalam pelaksanaannya.

Menindaklanjuti itu, Adipati akan melakukan pemantauan ke sejumlah SKPD, sekolah untuk melihat di handphone atau gadget masing-masing apakah ada permainan virtual bebasis GPS. Bila ada akan segera diberikan peringatan untuk segera dihapusnya.

"Pokoknya tidak boleh ada pegawai di lingkungan Pemkab Waykanan yang bermain game tersebut bila ada langsung dipanggil untuk mendapatkan teguran," kata Adipati.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Waykanan ini mengharapkan peran dari semua masing-masing kepala SKPD untuk memantau dan memeriksa kinerja dari anak buahnya dan meninjau apakah ada yang bermain game virtual berbasis GPS bila ada langsung ditindak tegas agar tidak merambah ke lainnya.