Ini Skenario Pemerintah Tutup Defisit Anggaran

Kepala Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Dalyono mengatakan pemerintah telah menyiapkan skenario menutup defisit realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Dalam diskusi bertema "Menangkap Peluang Banjir Dana Asing" di Jakarta, Senin (25/7/2016), Dalyono mengatakan skenario tersebut antara lain pemanfaatan dana amnesti pajak, penyerapan alamiah, dan pemotongan anggaran.

Dalyono mengatakan penyerapan alamiah merupakan skenario yang diutamakan karena jumlahnya bisa melebihi kemampuan pemanfaatan dana amnesti pajak menutup defisit.

Setiap tahun pemerintah tidak menyerap anggaran 100 persen karena terjadi efisiensi. Misal, pemerintah menawarkan kepada investor 'bidding' dengan nilai proyek Rp100 miliar, tentu saja pemerintah akan mengambil penawar dengan nilai paling efisien yang nilainya lebih kecil dari Rp100 miliar.

"Dalam setiap pos pengeluaran ada 'saving' dari hasil pengelolaan yang lebih efektif," kata dia.

Pemerintah menargetkan penerimaan negara Rp165 triliun dari amnesti pajak. Dalyono belum bisa memprediksi dana amnesti yang bisa terserap di 2016 karena masih menunggu rilis laporan bulanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengetahui rata-rata perolehan dalam satu bulan.

Skenario terakhir yang dilakukan apabila dana amnesti dan penyerapan alamiah belum mampu menutup defisit adalah dengan pemotongan anggaran.

Dalyono menyebut pemotongan anggaran dilakukan untuk pos yang kurang produktif, misal perjalanan dinas, rapat, dan pembangunan gedung.

"Kalaupun terjadi penghematan anggaran, tentu tidak di sektor produktif, misalnya infrastruktur yang sifatnya 'long-term'," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan defisit anggaran hingga akhir semester I-2016 telah mencapai Rp230,7 triliun atau 1,83 persen terhadap PDB karena tingginya realisasi belanja dan rendahnya penerimaan perpajakan.

Tahun lalu defisit anggaran hingga akhir semester I hanya tercatat sebesar Rp84,3 triliun atau 0,73 persen terhadap PDB.

Bambang menjelaskan defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang telah mencapai Rp634,7 triliun atau 35,5 persen dari target Rp1.786,2 triliun serta belanja negara Rp865,4 triliun atau 41,5 persen dari pagu Rp1.984,1 triliun.

Meskipun kinerja defisit anggaran sudah mencapai 77,7 persen dari target Rp296,7 triliun, Bambang optimistis defisit fiskal akan mengecil pada akhir tahun, yang salah satunya dipengaruhi oleh realisasi penerimaan dari program amnesti pajak.

Terkait realisasi APBN-P 2016, Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati berpendapat hal tersebut merupakan wujud ketidakoptimalan pengelolaan.

INDEF menganalisis ketidakoptimalan tersebut disebabkan oleh, pertama, persoalan administrasi birokrasi yang lamban tanpa adanya perbaikan.

Kedua, persoalan perencanaan dan implementasi harus linear. Perencanan harus baku dan jelas ketika diimplementasikan tanpa menimbulkan multitafsir.

Ketiga, masalah ketersediaan anggaran. "Kalau target penerimaan pemerintah tidak sesuai target, jangan-jangan ketersediaan anggaran untuk mengeksekusi anggaran itu memang tidak cukup," kata Enny.

Dia mengatakan pemerintah perlu menyajikan transparansi pengelolaan anggaran untuk publik.

"Sekarang harus transparan pengelolaan pemerintah, bukan hanya masyarakat diberi penjelasan retoris yang mementingkan pertanyaan masyarakat terjawab. Persoalan yang berulang harus diselesaikan," kata Enny. (Ant)