INDEF Sebut Perlu Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerintah

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan pemerintah perlu menyajikan transparansi pengelolaan anggaran untuk publik.

"Sekarang harus transparan pengelolaan pemerintah, bukan hanya masyarakat diberi penjelasan retoris yang mementingkan pertanyaan masyarakat terjawab. Persoalan yang berulang harus diselesaikan," kata Enny dalam diskusi bertema "Menangkap Peluang Banjir Dana Asing" di Jakarta, Senin (25/7/2016).

Terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang menunjukkan penyerapan masih di bawah 30 persen, Enny berpendapat hal tersebut merupakan wujud ketidakoptimalan pengelolaan anggaran.

INDEF menganalisis ketidakoptimalan tersebut disebabkan oleh, pertama, persoalan administrasi birokrasi yang lamban tanpa adanya reformasi perbaikan.

Kedua, persoalan perencanaan dan implementasi yang selama ini tidak linear. Enny berpendapat perencanan harus baku dan jelas ketika diimplementasikan sehingga tidak sampai menimbulkan multi tafsir.

Ketiga, masalah ketersediaan anggaran. "Kalau target penerimaan pemerintah tidak sesuai target, jangan-jangan ketersediaan anggaran untuk mengeksekusinya memang tidak cukup," ucap Enny.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 berada dalam kondisi defisit Rp230,7 triliun atau 1,83 persen terhadap PDB karena tingginya realisasi belanja dan rendahnya penerimaan perpajakan. Target defisit dalam APBN Perubahan 2016 sebesar 2,35 persen atau Rp296,7 triliun.

Dua alasan defisit membesar adalah karena realisasi belanja negara lebih tinggi Rp113 triliun dan penerimaan negara lebih rendah Rp33 triliun dari periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan negara pada semester I 2016 mencapai Rp634,7 triliun atau 35,5 persen dari target Rp1.786,2 triliun serta belanja negara Rp865,4 triliun atau 41,5 persen dari pagu Rp1.984,1 triliun. Tahun lalu, defisit anggaran hingga akhir semester I-2015 hanya sebesar Rp84,3 triliun atau 0,73 persen terhadap PDB. (Ant)