Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ketua MPR Ajak Warga Ikut Amnesti Pajak

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak warga yang memiliki kekayaan yang disimpan di luar negeri agar dapat mengikuti program amnesti pajak (tax amnesty) dalam rangka membangun perekonomian di Tanah Air.

"Saya mengajak masyarakat Indonesia untuk mendukung program tax amnesty dan ikut program ini jika punya harta di luar negeri," kata Zulkifli Hasan dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu Filipina "mendorong dengan penuh semangat" penyertaan keputusan arbitrasi dalam pernyataan gabungan negara-negara Asia Tenggara, namun kegagalannya untuk hal itu bukan menjadi sebuah kemenangan diplomatis bagi China, menteri luar negeri Manila mengatakan pada Rabu.


Filipina tidak mencari dukungan dari Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) atau dari komunitas internasional terkait kasus arbitrasinya terhadap China atas Laut China Selatan, dan tidak ingin menekan isu itu untuk memprovokasi China, Perfecto Yasay mengatakan.

Yasay mengatakan setelah kembali dari sebuah pertemuan para menteri luar negeri di Laos, pada saat dimana ASEAN menolak proposal yang didukung Amerika Serikat untuk menyebutkan hasil keputusan pengadilan 12 Juli itu, yang menggagalkan klaim Beijing terhadap sebagian besar Laut China Selatan.

"Saya hanya mengatakan ini untuk menyanggah laporan yang mengatakan bahwa China menang dalam pertemuan ASEAN itu karena kami sepakat untuk tidak menyebutkan keputusan arbitrasi itu, Yasay mengatakan dalam sebuah konferensi pers.

"Namun itu bukanlah objek pertemuan kami di ASEAN, keputusan arbitrasi itu merupakan masalah antara China dengan Filipina".

Yasay mengatakan bahwa dikeluarkannya pernyataan bersama itu merupakan kemenangan bagi ASEAN, yang terpecah belah namun menunjukkan bahwa mereka bersatu dalam kebutuhan untuk terus mengikuti ketentuan internasional dan memastikan perdamaian.

Filipina dan Vietnam keduanya menginginkan keputusan itu dan meminta penghormatan terhadap hukum maritim internasional untuk dikeluarkan dalam pernyataan bersama itu, namun Kamboja menolaknya, para diplomat mengatakan, pihaknya mendukung permintaan China untuk melakukan pertemuan bilateral.

Manila mundur untuk mencegah perbedaan yang akan menyebabkan pernyataan bersama itu gagal dikeluarkan, kebuntuan kedua dalam 49 tahun sejarah kelompok itu. Yasay mengatakan bahwa Filipina tidak ingin bersenang diri akan kemenangan itu, atau mengganggu hubungan dengan ASEAN.

Yasay juga mengatakan bahwa dia menginginkan China untuk mengambil posisi agar dialog dapat dilaksanakan namun tidak mengatakan apakan Filipina akan bersikeras untuk mendiskusikan keputusan arbitrasi itu atau tidak.

Yasay menemui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry pada Rabu di Manila, dimana Yasay mengucapkan terima kasih atas dukungan Washington terhadap keputusan pengadilan itu.

Kerry akan menemui Presiden Filipina, Rodrigo Duterte pada Rabu dan akan membicarakan sikap setelah keputusan pengadilan itu, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan.

"Saya berharap pertemuan itu akan memasukkan pencarian lebih terkait pertanyaan jalan konstruktif, positif dan damai apa untuk ke depannya," pejabat Amerika Serikat mengatakan, menambahkan bahwa Filipina telah menahan diri sejak keputusan itu dikeluarkan.

Menurut Zulkifli, program tax amnesty pemerintah bertujuan baik dan sudah semestinya rakyat mendukung program tersebut.

Ketua MPR RI mengemukakan bahwa program tax amnesty tersebut dijamin aman karena Presiden RI Joko Widodo sendiri turun langsung.

"Pokoknya, mengutip pak Wapres Jusuf Kalla, ikut tax amnesty tidurnya bisa nyenyak. Tax amnesty adalah program bersama yang harus didukung rakyat," katanya.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah Indonesia selain mendapatkan beragam manfaat dari pemberlakuan kebijakan "tax amnesty" atau amnesti pajak, juga perlu mewaspadai dan mengantisipasi sejumlah dampak negatif yang dapat timbul akibat kebijakan tersebut.

"Sudah banyak perkiraaan keuntungan akan dihasilkan dari tax amnesty, termasuk masuknya devisa negara berupa pajak. Di tengah euforia tax amnesty pemerintah harus dapat mengukur dampak negatif yang diperkirakan akan muncul pasca-tax amnesty," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda.

Menurut dia, meski amnesti pajak bakal berdampak luar biasa bagi pembangunan sektor infrastruktur dan properti, namun di sisi lain dengan banyaknya pembelian properti dari dana-dana luar biasa tersebut akan membuat peningkatan harga properti yang juga tinggi.

Perkiraan pembelian properti tersebut, lanjutnya, juga dilakukan dengan cara metode tunai keras sehingga tidak ada instrumen perbankan yang dapat mengaturnya karena tidak dilakukan secara kredit.

"Meskipun masih belum dapat dikatakan akan terjadi 'bubble', namun pastinya harga tanah-tanah akan terdongrak naik, dan pada akhirnya tanah-tanah untuk properti menengah bawah akan semakin langka," paparnya.

Dia berpendapat hal itu akan berdampak bagi semakin sulitnya pemerintah untuk merealisasikan janji realisasi program sejuta rumah.

Ali juga mengemukakan bahwa kewaspadaan ini harusnya sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan sebuah mekanisme pengendalian harga tanah seperti bank tanah yang sejak dulu belum juga tersentuh, di mana sebetulnya bank tanah merupakan faktor strategis dalam pengendalian harga tanah. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Advertisement

Bagikan Artikel: