Pengamat ekonomi politik Icshanuddin Noorsy menilai Kabinet Kerja hasil perombakan atau "reshuffle" kedua yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada Rabu siang mengindikasikan kiblat kebijakan ekonomi kembali ke Barat.
"Sikap dasar kebijakan ini konsisten dengan 12 paket kebijakan ekonomi sebelumnya yang masih gagal mengatasi ketimpangan, sedangkan kebijakan amnesti pajak baru saja diterapkan," kata Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Menurut Noorsy, Presiden Joko Widodo melakukan perombakan tahap kedua Kabinet Kerja guna meningkatkan kinerjanya setelah gagal mengatasi gejolak melambannya perekonomian nasional.
Kondisi ini terjadi, menurut dia, dipicu oleh situasi ekonomi di Amerika Serikat dan Uni Eropa melamban dan menuju resesi.
"Ekonomi China juga melamban, sedangkan Jepang memberlakukan suku bunga negatif. Maka model kebijakan ekonomi yang dipilih melalui para tokoh tersebut berpijak pada neoliberal," katanya.
Noorsy menjelaskan, liberalisasi perekonomian akan berjalan tanpa hambatan dan meningkat sesuai dengan kebijakan yang telah diterbitkan, peran swasta makin kukuh serta kebijakan membatasi belanja anggaran untuk penyediaan kebutuhan sosial makin menjadi sakral.
Menurut dia, meskipun ada beberapa nama baru masuk kabinet, tapi pertemuran kepentingan ekonomi Amerika Serikat dan China belum tentu surut.
Hadirnya beberapa nama seperti Sri Mulyani, Thomas Lembong, Airlangga Hartarto, Bambang Brodjonegoro yang bergeser menjadi Kepala Bappenas serta Enggartiasto Lukito, diharapkan dapat menginjeksi semangat baru perubahan ekonomi nasional.
"Namun semangat ini justru mengindikasikan jalur kebijakan keuangan dikendalikan Barat serta jalur perdagangan akan didominasi China," katanya.
Noorsy menegaskan, situasi saat ini merupakan terjemahan ekonomi politik luar negeri yang bebas aktif.
Namun realitasnya, kata dia, menunjukkan keberpihakan kepada Barat, yakni Amerika Serikat, tetap konsisten.
Berikut nama-nama menteri baru yang diumumkan Presiden Joko Widodo: 1. Budi Karya Sumadi menjadi Menteri Perhubungan menggantikan Ignasius Jonan.
2. Archandra Tahar menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Sudirman Said.
3. Airlangga Hartato menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin.
4. Muhajir menjadi Menteri Pendidikan Nasional menggantikan Anies Baswedan.
5. Eko Putro Sanjoyo menjadi Menteri Daerah Tertinggal, Desa dan Transmigrasi menggantikan Marwan Ja'far.
6. Asman Abnur menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggantikan Yuddy Chrisnandi.
7. Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro.
8. Enggartiasto Lukita menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong yang digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
9. Wiranto menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
10. Sofyan Djalil digeser menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Ferry Mursidan Baldan.
11. Thomas Lembong bergeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Franky Sibarani.
12. Franky Sibarani bergeser menjadi Wakil Menteri Perindustrian (posisi baru).
13. Luhut Binsar Pandjaitan bergeser menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sucipto
Tag Terkait:
Advertisement
