Fraksi PKS di DPR menggelar diskusi bertajuk Isu Strategis Keuamatan dalam Prolegnas 2016. Acara ini dihelat bersama ormas Islam. Acara ini bertujuan untuk meminta masukan terkait produk legislasi yang dibahas di DPR.
"Acara ini diselenggarakan sebab, arahan regulasi Fraksi PKS sepanjang Periode 2015-2019 berkaitan pada 3 (tiga) hal, yaitu Kerakyatan, Nasionalisme Kebangsaan, dan Keumatan," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Ruang Rapat Fraksi PKS, Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Jazuli menambahkan makna kerakyatan dalam diksusi ini berarti dimaknai untuk menghasilkan produk legislasi yang berpihak pada rakyat. Sementara itu menurut dia, Nasionalisme Kebangsaan berarti mendorong agar Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan diperhitungkan dalam kancah regional dan global.
"Sedangkan, poin Keumatan menempatkan identitas PKS selaku partai dengan basis massa pemilih Islam," tambahnya.
Fraksi PKS, kata Jazuli, dengan anggota yang berjumlah 40 orang terdistribusi untuk mengawal setiap undang-undang yang sedang dibahas. Dia mengatakan, terdapat beberapa undang-undang yang telah disahkan dan PKS tetap konsisten dengan sikapnya contoh yang terbaru adalah UU Amnesty Pajak yang mencatat PKS sebagai satu-satunya partai yang menolak.
"Di lain sisi, Fraksi PKS tetap mengedepankan sikap untuk selalu konsisten melakukan kajian yang mendalam dari setiap RUU," katanya.
Oleh karena itu menurut dia, di setiap masa sidang, Fraksi PKS konsisten mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama para pakar, akademisi, danpemangku kepentingan (stakeholder) terkait.
Dia menjelaskan, beberapa RUU yang akan menjadi sorotan Fraksi PKS bersama Ormas Islam dalam FGD ini di antaranya adalah RUU Penyelenggaraan Haji dan Umroh, RUU Terorisme, RUU Larangan Minol, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan UU Ketahanan Keluarga.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
