Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Upaya Kesehatan Lemah Ancam Keberlangsungan JKN

Warta Ekonomi, Jakarta -

Buruknya pemahaman hidup sehat dalam masyarakat akibat semakin melemahnya Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) menjadi ancaman bagi keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Tanpa UKM, JKN akan bangkrut. DAK (Dana Alokasi Khusus-red) untuk 'public health' (UKM) harus bisa dinaikkan biar JKN tidak bangkrut," kata konsultan penguatan sistem kesehatan dan ahli ilmu kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Ascobat Gani dalam kongres InaHEA di Yogyakarta, Jumat (29/7/2016).

Disparitas anggaran UKM yang bersumber dari APBN sangat terlihat dibanding pelayanan kuratif. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diberikan Menteri Kesehatan khusus untuk anggaran aktivitas UKM di Puskesmas sejak 2010 menjadi tulang punggung pelayanan Kesehatan Masyarakat, ujar dia.

Dana BOK, ia mengatakan memang mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun angkanya sangat jauh dibanding dengan anggaran yang diberikan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Pada 2014 dana BOK disalurkan sebesar Rp1,22 triliun, meningkat menjadi Rp1,4 triliun di 2015, dan menjadi Rp2,4 triliun pada 2016 (DAK nonfisik). Sementara anggaran untuk PBI di 2014 mencapai Rp19,75 triliun, meningkat menjadi Rp19,9 triliun di 2015, dan menjadi Rp25,5 triliun di 2016.

Puskesmas yang, menurut dia, awalnya menjadi tempat pembinaan kesehatan masyarakat kini justru ramai dengan peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan pengobatan, perawatan, pencegahan. UKM yang merupakan promotif preventif "tertutup" oleh usaha kuratif.

"Kalau kuratif terus yang dikerjakan ya jebol. Mau ditambah berapa pun iurannya tidak akan pernah cukup," ujar dia.

Selain mengedepankan UKM, ia juga mengatakan agar memobilisasi sektor lain agar juga memberikan kepastian sehat untuk masyarakat. Contohnya memastikan produk industri keamanan makanan, perkebunan dan industri perkebunan ramah lingkungan, mengintensifkan pendidikan kesehatan, dan sebagainya.

Sementara itu, pakar ilmu kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Budi Hidayat justru mengatakan agar promosi preventif dan usaha kuratif dapat berjalan bersamaan.

Selain itu, ia mengatakan berjalannya JKN justru menjadi pemicu isu lain terungkap sehingga dapat dibenahi. "Ini jadi kan pemerintah didorong cepat mengatasi persoalannya".

UKM, ia mengakui kurang memperoleh perhatian. Munculnya antrian panjang para peserta BPJS Kesehatan boleh jadi karena kegagalan masa laku dalam pelaksanan promotif preventif. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: