Penarikan dana bergulir dari masyarakat yang melakukan peminjaman sejak tahun 2011 hingga 2015 oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) Provinsi Maluku sebesar Rp154 juta.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Maluku, Bakrie Asatry mengatakan "Kalau target pendapatan Dinkop UKM tahun anggaran 2015 hanya Rp37,6 juta, namun realsiasinya dapat mencapai Rp154 juta lebih karena ini merupakan penarikan dana bergulir sejak tahun 2011," katanya di Ambon, Minggu (31/7/2016).
Menurut dia, dana bergulir sekarang ini sudah menjadi bagian dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan berdiri sendiri, karena dahulu masih melekat di Kementerian Koperasi. Sejak tahun 2008 hingga 2013, bantuan dana bergulir atau revolving ini cukup besar nilainya tetapi karena ada kesalahan regulasi sehingga penarikan dananya bermasalah.
Namun karena pihak Dinas Koperasi dan UKM provinsi sudah melakukan koordinasi dengan inspektorat dan Badan Pemerika Keuangan, lalu ditemukan sejumlah peminjam dana bergulir di daerah ini yang dinilai potensial sehingga dilakukan penarikan kembali.
"Penarikan dana ini juga bertujuan menambah pendapatan asli daerah (PAD) seklaigus memastikan bahwa dana bergulir ini bukanlah bantuan sosial (Bansos) yang seringkali dipahami salah oleh masyarakat sehingga ketika menerimanya, mereka enggan melakukan pengembalian," ujar Bakrie.
Tetapi ini merupakan dana abadi yang sesuai aturannya, Dinas Koperasi diberikan tiga persen untuk kegiatan operasional dan satu persen disumbangkan kepada kas daerah.
"Bila melihat nilai yan didapatkan memang cukup tinggi dan mencapai sekitar 400 persen kalau disesuaikan target pendapatan tahun 2015 senilai Rp37,6 juta, padahal ini adalah akumulasi dari penarikan sejak tahun 2011 sampai 2015," katanya. Ant.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Leli Nurhidayah
Tag Terkait:
Advertisement
