OJK Mendapatkan Opini WTP dari BPK

Otoritas Jasa Keuangan menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (23/8/2016), menyampaikan bahwa apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK atas dukungan dan bantuan dalam membangun sistem pengendalian internal dan governance di OJK dari awal pendirian sampai saat ini.

"Kerja sama yang telah terjalin selama ini antara BPK selaku auditor dan OJK sebagai auditee dimaknai sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di OJK. Ini adalah tahun ke-3 OJK mendapatkan predikat WTP dari BPK. Suatu pencapaian yang baik untuk sebuah organisasi yang baru terbentuk seperti OJK," kata Muliaman.

Disebutkan bahwa laporan itu disampaikan langsung oleh anggota II BPK RI Agus Joko Pramono kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad di Kantor OJK Jakarta, Senin.

Muliaman menambahkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan OJK untuk meningkatkan sistem pengendalian intern dan governance di OJK sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selama ini.

Upaya tersebut, lanjut dia, di antaranya adalah sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas dan Whistleblowing System (WBS) OJK, menerapkan 4DX dalam memonitor proses pengadaan barang dan jasa di OJK pada tahun 2016, meningkatkan kompetensi pegawai mengenai pengadaan barang dan jasa, menyempurnakan kebijakan akuntansi dalam penyusunan LK OJK (SAK) Tahun 2016, serta menyempurnakan sistem aplikasi keuangan dan sistem informasi penatausahaan aset OJK.

Muliaman mengharapkan agar OJK tidak cepat berpuas diri terhadap pencapaian yang telah diraih sampai saat ini. Semua rekomendasi yang disampaikan oleh BPK harus dapat ditindaklanjuti seluruhnya oleh OJK demi terwujudnya good governance di OJK.

"Pencapaian opini WTP bukan tujuan akhir, saya minta seluruh insan OJK untuk dapat mempertahankan opini WTP ini pada tahun-tahun selanjutnya," katanya.

Menurut dia, yang lebih penting lagi adalah perlu bekerja keras untuk meningkatkan kinerja OJK sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh industri jasa keuangan di Indonesia pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

"Namun, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip governance dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku," kata Muliaman D. Hadad. (Ant)