OJK-Pemprov DKI Kolaborasi Bentuk TPAKD

Warta Ekonomi, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat untuk bekerjasama dalam peningkatan inklusi keuangan masyarakat dengan mengukuhkan terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Pemprov DKI Jakarta.

Pengukuhan TPAKD DKI Jakarta dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama dan disaksikan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, di kawasan Rumah Susun Pesakih Daan Mogot, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Keanggotaan TPAKD DKI Jakarta diketuai oleh Sekda Pemprov DKI Jakarta, Saefullah terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Kantor Regional 1 OJK, Kantor Perwakilan BI Jakarta, BPS Jakarta, asosiasi Lembaga Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan. Kegiatan pengukuhan ini sekaligus peresmian implementasi sejumlah program kerja TPAKD DKI yaitu Gerakan Rusun Menabung, Pemberdayaan PKL melalui kredit UMKM dan LAKU PANDAI di Kepulauan Seribu.

Muliaman dalam sambutannya mengatakan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan (inklusi keuangan), diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang pada akhirnya mampu menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat (gini ratio).

Dalam konteks Indonesia, termasuk provinsi DKI Jakarta, angka gini ratio dan jumlah penduduk yang belum memiliki akses ke sektor keuangan formal relatif masih cukup besar, ketersediaan akses keuangan di daerah akan membuat masyarakat lebih mudah dalam mengenal dan mengakses produk dan layanan jasa keuangan, dan diharapkan pada tahap selanjutnya dapat memulai kegiatan pengelolaan keuangan serta kegiatan investasi.

"Program percepatan akses keuangan di daerah perlu menjadi prioritas bagi seluruh pemangku kepentingan. Untuk bersama-sama mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih efektif dan memanfaatkan sumber dana yang ada. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional," kata Muliaman.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan dukungannya terhadap keberadaan TPAKD. Ia mengatakan, keberadaan TPAKD merupakan salah satu solusi tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta.

Menurutnya, sinergi yang terjalin antara SKPD Pemprov DKI Jakarta dengan berbagai pihak terkait akan menjadi satu kekuatan yang dapat mempercepat penyelesaian permasalahan yang ada, khususnya menyangkut akses keuangan.

"Saya berharap seluruh jajaran SKPD mendukung penuh setiap program kerja dari TPAKD. Dengan tersedianya akses yang luas terhadap jasa keuangan, diharapkan masyarakat akan semakin familiar terhadap transaksi pembayaran nontunai sehingga yang  kita dapat segera mewujudkan cashless society yang merupakan salah satu implementasi dari Jakarta Smart City atau Jakarta One melalui keberadaan sistem keuangan daerah yang terintegrasi," imbuhnya.

TPAKD merupakan forum koordinasi antar-instansi dan stakeholders yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong  pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Adapun sejumlah program yang telah disiapkan TPKAD DKI meliputi Penerbitan Buku Pedoman TPAKD DKI Jakarta; Kajian Pendataan Rusun Pesakih dan Jatirawasari; Edukasi Perencanaan Keuangan Rumah Tangga Kepada Masyarakat Binaan Dinas Sosial; Pelatihan Ketrampilan Penghuni Rusun Pesakih; Pembukaan Kantor Kas Bank DKI Rusun Pesakih; Penyerahan Kartu Penghuni Rusun Pesakih; Penyerahan Gerobak kepada Pedagang Rusun Pesakih; dan Pembukaan PKK Mart.