Pemerintah Harus Gencar Sosialisasikan Amnesti Pajak

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kelompok pengusaha yang tergabung dalam Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) menilai pemerintah harus lebih gencar menyosialisasikan program amnesti pajak (tax amnesty) ke para pengusaha-pengusaha di Indonesia. Hal ini seiring dengan masih minimnya dana tebusan yang diterima pemerintah.

Ketua Umum Japnas Bayu P Djokosoetono mengakui perlunya sosialisasi kepada para pengusaha karena saat ini masih banyak para pengusaha yang belum paham cara membayar pajak.

"Kadang-kadang karena ketidakpahaman kita terkait aturan perundang-undangan pajak sehingga belum bisa tertib pajak sehingga momen tax amnesty ini jadi koreksi administratif," ujar Bayu di Jakarta, Kamis malam (25/8/2016).

Dia mengatakan bahwa dengan adanya tiga periode waktu pelaksanaan tax amnesty yang dibedakan besaran tarifnya itu maka mestinya para pengusaha ikut mendeklarasikan aset dan dananya di periode pertama.

"Karena tarifnya (tebusan) murah cuma dua persen maka alangkah baiknya makin banyak pengusaha untuk mendaftar di periode pertama ini. Ya, walaupun saat ini belum maksimal, saya rasa masih ada waktu sampai September agar bisa lebih banyak lagi," papar dia.

Lebih jauh, Bayu berharap program ini dapat mendorong terjadinya arus modal masuk (capital inflow) ke dalam negeri melalui dana-dana repatriasi bisa lebih banyak. Jika dana itu banyak masuk akan berdampak terhadap perekonomian nasional.

"Saya berharap, dengan adanya tax amnesty ini dapat menjaga capital inflow (dana repatriasi) yang selama ini sudah terjaga masuk ke Indonesia karena dana seperti ini akan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

Kendati demikian, dia sendiri enggan memprediksi apakah dana tebusan dari target pemerintah sebanyak Rp165 triliun dapat tercapai atau tidak. Menurutnya, selama pemerintah bekerja keras dan melakukan sosialisasi maka program ini bisa berjalan sukses.

"Tapi saya tetap optimis banyak kalangan pengusaha yang akan memanfaatkan ini. Animo mereka tinggi, tapi apakah (target pemerintah) akan tercapai atau tidak? Saya tidak tahu," tutup Bayu.