Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Serikat Pekerja PGN Tolak 'Holding' Migas

Warta Ekonomi, Jakarta -

Serikat Pekerja PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menolak rencana pembentukan perusahaan induk (holding) migas yang hanya sebatas PT Pertamina (Persero) mengakuisisi PGN.

Ketua Umum Serikat Pekerja PGN M Rasyid Ridha dalam rilis di Jakarta, Jumat  (26/8/2016) mengatakan, akuisisi Pertamina terhadap PGN ujungnya hanya akan melemahkan atau mengerdilkan PGN, karena bisnis PGN dan Pertamina merupakan bisnis yang saling menggantikan (subsitusi).

"Bila PGN di bawah Pertamina maka akan terjadi 'conflict of interest'. Pertamina tentu tidak ingin bisnis minyaknya berkurang karena penyaluran gas PGN terus meluas," ucapnya.

Ia juga mengatakan, pekerja PGN tidak menentang rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk "holding" energi.

"Konsepnya yang kami tentang, karena hanya sebatas akuisisi Pertamina terhadap PGN," ujarnya.

Menurut dia, konsep "holding" yang tepat adalah memperkuat seluruh BUMN di bidang energi seperti PT PLN di sektor kelistrikan, PGN di sektor gas bumi, dan Pertamina diperkuat dari sisi produksi hulu minyaknya.

Jadi semestinya "holding" energi harus meliputi setidaknya PGN, Pertamina, dan PLN.

"Hal ini akan meningkatkan kedaulatan energi nasional melalui sinergi nyata dan menghilangkan friksi yang kerap terjadi di ketiga BUMN tersebut dan tentu akan memperlancar program andalan pemerintah yaitu 35.000 MW," tuturnya.

Rasyid menambahkan, "holding" energi seyogyanya juga merupakan perusahaan baru seperti PT Pupuk Indonesia dan PT Semen Indonesia, dan bukan hanya alih status dari salah satu BUMN saja.

Hal itu untuk menjamin tidak adanya konflik kepentingan yang pada akhirnya justru menghambat atau malah bertolak belakang dengan tujuan awalnya.

Sedangkan, untuk menjamin kendali negara dalam "holding" energi, menurut dia, Serikat Pekerja PGN meminta status PGN tetap sebagai BUMN.

"Hal ini penting untuk menjamin kendali negara dalam tata laksana organisasi tetap setia pada tujuan negara yaitu menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Rasyid menegaskan lagi, seluruh pekerja PGN menolak semua usaha untuk mengerdilkan dan menghilangkan peran PGN sebagai BUMN yang menyalurkan dan menyediakan gas bumi yang ramah lingkungan buat seluruh pelosok negeri, baik setelah "holding" energi terbentuk maupun tidak. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Advertisement

Bagikan Artikel: