Partai Demokrat Kecam WNI Punya Kewarganegaraan Dobel

Anggota Badan Legislasi DPR Khatibul Umam Wiranu menilai wacana dwikewarganegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanggal 16 Agustus 2016 di depan Sidang Paripurna DPR RI jelas mengandung arti dan tanda bahwa ada ketidakpercayaan atas risalah negara yang dibawa oleh para pendiri NKRI.

Dia menilai warga negara yang memilih dwikewarganegaraan berarti hanya berkeinginan menikmati kekayaan alam Indonesia saja.

"Oleh karena itulah, usulan revisi UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 harus ditempatkan dalam bingkai penguatan kepentingan nasional dan dalam rangka semangat mempertahakan kedaulatan nasional dan bukan sebaliknya melemahkan warga negara Indonesia di hadapan para komparador dunia," kata Khatibul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Politisi Partai Demokrat itu tegas menolak dengan keras bila perubahan UU Kewarganegaraan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi dwikewarganegaraan apalagi akokomodasi kepentingan-kepentingan tertentu. Menurutnya, dorongan agar UU Kewarganegaraan mengakomodasi dwikewarganegaraan jelas menjadi ancaman serius bagi kedaulatan dan kepentingan nasional kita.

"Argumentasi tentang globalisasi dan menyebarnya warga negara Indonesia di belahan dunia melalui diaspora tidak bisa menjadi pembenar tentang dwikewarganegaraan. Sumber daya manusia warga Indonesia yang menyebar di berbagai belahan dunia justru harus menjadi modal penting untuk melakukan transfer pengetahuan dan keahlian untuk kepentingan nasional. Justru patut digugat tentang nasionalisme seseorang bila melepaskan kewarganegaraan Indonesia dengan lebih memilih warga negara di luar Indonesia terlebih karena alasan pragmatis sempit," kecamnya.